[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Pembangunan jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) ditargetkan baru akan selesai pada tahun depan. Ini lantaran ada kendala pembebasan lahan dalam pelaksanaan pembangunannya.
“Ini seluruhnya akan diselesaikan targetnya operasional September 2021,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Basuki mengatakan, pengerjaan proyek Tol Cisumdawu yang dikerjakan pemerintah telah mencapai 81,6%. Sementara, pembebasan lahannya telah sebesar 91,23%.
Sekadar informasi, pemerintah ambil bagian dalam pembangunan seksi I-II Tol Cisumdawu. Basuki mengatakan, pemerintah ambil bagian membangun jalan sepanjang 27,6 kilometer dalam proyek tersebut.
Sementara untuk seksi III-VI, pengerjaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol. Di seksi III sepanjang 4,5 kilometer, progres pembangunannya sudah mencapai 95,76%. Adapun, progres pembebasan lahannya telah mencapai 99,76%. “Targetnya (beroperasi) September 2021,” kata Basuki.
Pada seksi IV-VI sepanjang 29,17 kilometer, progres konstruksinya baru mencapai 5%. Menurut Basuki, lahan yang baru bisa digunakan untuk pembangunan Tol Cisumdawu dari Cimalaka hingga Dawuan tersebut hanya milik PT Perhutani.
Itu pun hanya lahan yang berada di seksi VI. “Kendalanya saya kira kalau di sini pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor tidak ada masalah,” kata Basuki.
Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk menyelesaikan masalah lahan. Basuki menyebut Sofyan ditugaskan karena masalah pembebasan lahan tak hanya terkait harga.
Ada pula masalah regulasi yang membelit persoalan pembebasan lahan. “Jadi nanti akan ada Pak (Menteri) ATR/BPN, karena semua tentang masalah tanah adalah tanggung jawab dan kewenangan Menteri ATR/BPN,” kata Basuki.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengeluhkan masalah pembebasan lahan dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Jokowi pun menilai pengembalian dana talangan tanah terhambat karena urusan administrasi.
Selain itu, Jokowi menilai peraturan teknis pelaksana dalam pembangunan Tol Cisumdawu masih belum lengkap. Dia lantas menugaskan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. “Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya,” kata Jokowi. (katadata)
Discussion about this post