KeuanganNegara.id – Walaupun dana transfer ke daerah sudah cukup besar, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengingatkan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk juga mengembangkan pembiayaan kreatif agar daerah dapat mengakselerasi pembangunan. Untuk itu, Wamenkeu meminta dukungan dari para senator di DPD agar dapat mendorong Pemda menerbitkan obligasi daerah.
“Saat ini, belum ada daerah yang memiliki obligasi daerah. Padahal ini bisa untuk akselerasi pembangunan agar tidak hanya mengandalkan APBD,” tegasnya.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat DPD, Senin (27/05) dengan didampingi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti.
Pada raker tersebut, Wamenkeu menjelaskan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 yang bertemakan “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”.
“Untuk menuju Indonesia 2045 menjadi negara maju diperlukan infrastruktur yang layak, pengayaan inovasi dan teknologi, penguatan kualitas SDM melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial serta sumber daya ekonomi dan keuangan. APBN sehat merupakan kunci kesuksesan target 2045,” terang Wamenkeu
Selanjutnya, Dirjen Perimbangan Keuangan memaparkan mengenai alokasi dana transfer ke daerah. Menurutnya, tiap tahun anggaran transfer ke daerah semakin besar. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih dari segi penggunaan dan detail perencanaannya di daerah. (mr/hpy/nr)
Discussion about this post