Erick Thohir Ungkap Kiat Agar Indonesia Terhindar Resesi

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Resesi menjadi ancaman yang tidak bisa dihindari Indonesia di tengah terpukulnya perekonomian Indonesia karena pandemi virus corona. Apalagi Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 minus 5,32 persen (year-on-year/yoy).

Menteri BUMN yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengatakan agar terhindar dari resesi, penyerapan anggaran harus dimaksimalkan.

“Penyerapan-penyerapan anggaran ini harus berjalan, dan tidak bisa komite bekerja sendiri. Saya sangat memohon kepada pemerintah daerah juga melakukan tetap tugasnya, anggaran dijalankan semua gitu,” kata Erick saat wawancara khusus.

Erick mengatakan selama ini penyerapan anggaran juga selalu menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Jokowi menunjukkan kegeramannya karena serapan anggaran dalam kondisi masih rendah. Keinginan agar serapan anggaran bisa maksimal adalah dengan meminta partisipasi Kejaksaan hingga BPK.

“Bahkan Bapak (Jokowi) sudah meminta Kejaksaan, BPKP, BPK bukannya mengawal lagi bahkan mendorong. Jarang-jarang lho BPK, BPKP, Kejaksaan mendorong. Biasanya kan hanya mengawal, ini mendorong,“ ujar Erick.

Erick menegaskan semua pihak terkait termasuk komite, kementerian, dan pemerintah harus bersama-sama memaksimalkan anggaran yang ada. Sehingga langkah itu bisa membuat ekonomi Indonesia bisa tidak minus atau membaik di kuartal ketiga.

Erick mengakui memang tidak mudah untuk langsung membalikkan keadaan. Untuk itu, ia mengungkapkan beragam program yang disiapkan mulai Bansos tunai hingga terkait UMKM harus terus digenjot efektivitasnya.

“Tidak mudah, kita sedang bekerja keras salah satunya tadi ya program-program yang bisa membantu seperti yang terbarukan tadi program daripada membantu subsidi yang bekerja. Dan UMKM supaya produktif dengan hibah ya. Ini salah satunya dan nilainya kan cukup besar ya yang satunya yaitu Rp 33,1 triliun, untuk yang UMKM Rp 28,8 triliun,” ungkap Erick.

Lebih lanjut, Erick percaya semua pihak bakal terus melakukan perbaikan. Menurutnya diperlukan keberanian dan kecepatan dalam penyerapan anggaran. Ia meminta semua pihak tidak takut menggunakan anggaran kalau memang tidak melanggar peraturan seperti korupsi.

“Jadi saya yakin teman-teman menteri juga pada confidence lah, apalagi sekarang dengan ada tadi BPKP, BPK, KPK LKPP semua justru membantu ya supaya penyerapan ini terjadi,” tutur Erick.(msn)