Kemenkeu Tandatangani MoU dengan Pemkab Demak untuk Kembangkan UMKM

Penandatangan Nota Kesepakatan ini sebagai wujud semangat pemerintah untuk mendukung pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah, salah satunya melalui relaksasi bunga. Relaksasi ini mulai dari pengurangan bunga, hingga tidak membayar bunga, bahkan sampai dengan relaksasi pembayaran pokok.

“Kita tahu bahwa unit usaha itu kehilangan pelanggan sehingga pendapatannya berkurang dan menyebabkan usahanya turun. Pemerintah siap mengakomodasi pengurangan biaya angsuran, pengurangan angsuran, maupun pengurangan pajak yang harusnya dibayar,” kata Wamenkeu pada pertemuan di Aula Pendopo Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Selain menjadi saksi atas penandatanganan kerjasama, Wamenkeu menyatakan dukungan atas pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran yang dilakukan atas dana pembiayaan UMi di tahun 2021 sebesar Rp127,93 miliar untuk Kabupaten Demak. Wamenkeu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar segera pulih dari pandemi Covid 19.

“Saya ingin mendorong teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Demak dan semua pemerintah daerah yang lain sesuai dengan arahan dari Komisi XI DPR RI untuk terus berkomunikasi dengan Kemenkeu dalam menciptakan peluang atas program-program yang dicanangkan oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan baik,” ujar Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan kajian yang dilakukan LPEI berjudul “Demak Goes Global”. Kajian ini melihat potensi kegiatan ekonomi di Demak yang bisa diangkat ke dunia internasional.

“Saya berharap bahwa kajian yang mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi tersebut bisa dirumuskan, direalisasikan, dan dijalankan. Cari cara untuk mewujudkannya. Kerjasama dengan PT SMI, PIP, bahkan juga dengan Badan Usaha Milik Negara,” kata Wamenkeu.