Keppres Terbit, Erick Bisa Merger Perusahaan BUMN

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mendapat restu dari presiden untuk melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah.

Erick mengatakan hal tersebut ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) yang memperbolehkan Erick melakukan penggabungan (merger) atau perampingan perusahaan-perusahaan BUMN.

“Kita coba lakukan merger dan konsolidasi, dan program ini didukung langsung oleh presiden, Keppresnya sudah keluar kemarin,” kata Erick dalam webinar bertajuk survival strategy: BUMN sebagai mesin dan lokomotif pembangunan pascapandemi, Rabu, 20 Mei 2020.

Langkah restrukturisasi merupakan salah satu bagian pemetaan yang dilakukan Erick untuk membagi BUMN dalam empat cluster, di antaranya BUMN sebagai surplus creator atau memiliki nilai ekonomi, BUMN sebagai strategic value yang bisa menciptakan surplus dan juga memiliki tanggung jawab sosial, BUMN sebagai dead-weight atau yang tidak memiliki arah yang jelas antara nilai ekonomi dan nilai sosial, serta BUMN sebagai welfare creator yang mengutamakan pelayanan publik dan nilai sosial.

Erick menjelaskan rencana perombakan perusahaan BUMN dilakukan guna menciptakan efisiensi beberapa perusahaan yang kinerjanya dianggap tidak optimal, bahkan mengalami kerugian. Namun, sebagai langkah awal, Kementerian BUMN telah melakukan beberapa peleburan yang bersifat business to business.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak tujuh BUMN masih mencatatkan rugi. Ironisnya, ketujuh BUMN tersebut sudah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Selama periode 2015-2019, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan PMN pada sejumlah perusahaan BUMN di antaranya Rp65,6 triliun pada 2015 dan 2016 sebesar Rp51,9 triliun.

Kemudian pada 2017 turun drastis menjadi hanya Rp9,2 triliun serta pada 2018 sebesar Rp 3,6 trilun. Sementara pada 2019 PMN oleh Kemenkeu naik lagi menjadi Rp20,3 triliun.

Sementara pada 2020, uang pajak yang dialokasikan untuk tambahan modal BUMN turun tipis menjadi Rp18,73 triliun. Meski begitu, suntikan modal dari APBN dalam beberapa tahun ini rupanya tak menjamin kinerja keuangan perusahaan membaik.

Selain faktor untung dan rugi, lanjut Erick, penataan ulang BUMN juga terkait efisensi jumlah perusahaan. Banyaknya jumlah perusahaan BUMN membuat manajemen menjadi tidak fokus.(msn)