Pembuat Kebijakan Harus Bisa Wujudkan Literasi Keuangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif

Hal ini mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) di negara berkembang Asia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,6% pada tahun 2020 (ADB, 2019). Mempertimbangkan ukuran populasi dan aktivitas ekonominya, kedalaman inklusi keuangan di negara-negara Asia adalah faktor utama untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Asia.

Pembuat kebijakan harus berusaha untuk merangkul janji teknologi keuangan seperti yang dijelaskan dalam Agenda Fintech Bali yang dipresentasikan selama Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan peningkatan literasi keuangan dan teknologi sebagai infrastruktur lunak untuk memaksimalkan potensi perantara keuangan untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

“Prinsip-prinsip ini harus menjadi panduan untuk sektor keuangan dan pengembangan teknologi dan saya ingin mendorong Anda untuk meninjau kembali Agenda Bali Fintech dan melihat bagaimana inklusi keuangan sangat penting,” ajak Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam keynote speechnya pada Workshop Financial and Technological Literacy For Sustainable and Inclusive Development in Asia di Singosari Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta.

Beberapa poin dari Agenda Bali Fintech antara lain:

a. Perkuat Persaingan dan Komitmen pada Pasar Terbuka, Bebas, dan Dapat Dipertahankan

b. Fintech untuk Mempromosikan Inklusi Keuangan dan Mengembangkan Pasar Keuangan

c. Pantau Perkembangan Secara Dekat untuk Memperdalam Pemahaman tentang Evolusi Sistem Keuangan

d. Adaptasi Kerangka Regulasi dan Praktik Pengawasan untuk Pengembangan Tertib dan Stabilitas Sistem Keuangan

e. Menjaga Integritas Sistem Keuangan

f. Modernisasi Kerangka Hukum untuk Memberikan Bentang Hukum yang Memampukan

g. Memastikan Stabilitas Sistem Moneter dan Keuangan Domestik

h. Mengembangkan Infrastruktur Keuangan dan Data yang Kuat untuk Melestarikan Manfaat Fintech

i. Dorong Kerjasama Internasional dan Berbagi Informasi

j. Meningkatkan Pengawasan Kolektif Sistem Moneter dan Keuangan Internasional

Sebagai informasi, forum workshop ini merupakan kolaborasi antara Asian Development Bank Institute (ADBI), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Tokyo (GraSPP) dengan dukungan dari Toshiba Internatonal Foundation.

Tujuan dari Forum ini adalah untuk memperkuat kapasitas pejabat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan untuk mendapatkan manfaat dari inovasi keuangan dan teknologi dengan menyediakan kerangka kerja konseptual dan berbagi berbagai pengalaman di negara-negara Asia. (kemenkeu)