Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result

Pemerintah Percepat Penerapan B30 Bisa Dimulai November 2019

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-08-30
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0

KeuanganNegara.id- Pemerintah bakal mempercepat penerapan program pencampuran biodiesel 30 persen pada minyak Solar (B30). Hal itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dengan mengurangi impor minyak.

Sedianya, penerapan program tersebut berlaku mulai tahun depan. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintah ingin menerapkannya paling lambat November mendatang.

“Memang (penerapan B30) awal 2020 tapi kan kita bisa coba (dipercepat), (B30) bisa (diterapkan) di November,” ujar Darmin di Gedung DPR, Kamis (28/8). Darmin mengungkapkan uji jalan B30 akan selesai pada pertengahan September 2019. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada hambatan berarti menjelang uji coba tersebut. Setelah itu, pemerintah perlu waktu untuk membahas hasil uji jalan tersebut.

“Paling lambat November (B30) juga bisa (diterapkan),” ujarnya. Menurut Darmin, penerapan B30 bakal mengurangi impor Solar sekitar 3 juta kiloliter (kl) per tahun. Selain itu, B30 juga bisa menjadi alternatif pemanfaatan minyak kelapa sawit di tengah hambatan dagang yang diterapkan Uni Eropa.

Sebelumnya, Uni Eropa menerbitkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oils/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Konsekuensinya, konsumsi CPO untuk biofuel atau Bahan Bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga tahun 2023. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk biofuel akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030.

Terakhir, Uni Eropa melanjutkan pengenaan bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8 persen hingga 18 persen terhadap impor biodiesel asal Indonesia pada bulan ini. Meski implementasi B30 bisa dipercepat, namun langkah pemerintah untuk menerapkan B100 masih sangat jauh. Pasalnya, penerapan B100 membutuhkan investasi yang besar.

Darmin mengungkapkan sejatinya studi kelayakan produksi B100 telah dilakukan oleh beberapa perusahaan pengolah kelapa sawit. Berdasarkan studi tersebut, nilai investasi swasta dalam memproduksi B100 secara berkelanjutan bisa mencapai US$20 miliar.

“B100 itu investasinya agak khusus. Itu teknologinya lain dan begitu investasi mungkin tiga sampai empat tahun baru keluar hasilnya,” lanjut Darmin. Sehingga, pemerintah kemungkinan akan mengkaji penerapan pencampuran biodiesel 65 persen terhadap Solar (B65) sebelum melangkah lebih jauh ke B100. Darmin mengatakan, setidaknya butuh lima tahun lagi agar Indonesia bisa menjalankan B100. “Mudah-mudahan lima sampai enam tahun dari sekarang kita (Indonesia) bisa menghasilkan B100 sebanyak 7 juta kl,” tuturnya. (cnn)

Share this:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
Previous Post

Pemerintah dan DPR ‘Ketok’ Laju Ekonomi 2020 Jadi 5,3 Persen

Next Post

Rupiah Ditutup Menguat 0,28 Persen Diposisi Rp14.198 per Dolar AS

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Rupiah Ditutup Menguat 0,28 Persen Diposisi Rp14.198 per Dolar AS

Discussion about this post

Stay Connected

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Recent News

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@keuangannegara.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara