KeuanganNegara.id– Pemerintah menargetkan nilai pengelolaan empat dana abadi prioritas dalam lima tahun ke depan tembus Rp250 triliun. Empat dana abadi yang dimaksud antara lain, pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.
Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho menyatakan target ini merupakan janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk dana abadi pendidikan ditargetkan mencapai Rp100 triliun, sedangkan sisanya dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi masing-masing minimal sebesar Rp50 triliun hingga 2024 mendatang.
“Ini harus dipahami bahwa ketika beliau sampaikan janji ini, ini adalah janji politik yang harus divalidasi dengan kapasitas fiskal. Prinsipnya dana abadi akan dialokasikan dan jumlahnya meningkat,” ucap Yanuar, Rabu (31/7).
Demi mencapai itu, saat ini pemerintah sedang mendesain ulang bentuk pengelolaan dari masing-masing dana abadi. Apakah semuanya akan ditempatkan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau dibentuk lembaga tertentu yang khusus mengurus dana abadi itu.
“(Bentuk pengelolaan) ini belum selesai. Ini sedang digarap. Jadi sekarang sampai Oktober 2019 kami kaji itu. Tidak bisa satu resep untuk semuanya, jadi sabar sedikit yang penting harus benar,” kata dia.
Beberapa opsi yang bisa dilakukan, misalnya dana abadi perguruan tinggi bisa saja dikelola oleh manajemen kampus besar yang dipilih oleh pemerintah. Lalu, dana abadi kebudayaan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) khusus.
Lebih lanjut Yanuar menuturkan pemerintah akan menyetorkan dana awal untuk dikelola di masing-masing dana abadi. Jumlahnya berbeda-beda.
Menurutnya, pemerintah akan mengalokasikan dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp5 triliun. Kemudian, dana abadi kebudayaan dan penelitian sekitar Rp1 triliun-Rp2 triliun. Sementara, dana abadi pendidikan sendiri sudah dimulai lebih dulu dan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak beberapa tahun lalu, kini jumlah pengelolaan dananya sudah mencapai sekitar Rp60 triliun.
Dana abadi itu minimal Rp1 triliun, jadi angka berapa ini janji politik presiden. Misalnya dana abadi kebudayaan janji Rp5 triliun tapi kapasitas fiskal hanya bisa Rp1 triliun-Rp2 triliun,” ucap Yanuar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pengelolaan dana abadi terbilang cukup menantang karena pemerintah harus memilih instrumen investasi yang tepat agar imbal hasilnya juga tinggi. Maka itu, pemerintah sedang menyusun strategi agar tata kelola dana abadi bisa lebih baik dari sebelumnya.
“Kami tidak ingin menempatkan di investasi bodong dan dana abadi justru hilang. Di sini perlu penataan tata kelola investasi yang berbeda sekali,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga harus menentukan prioritas agar dana riset yang disediakan bisa berdampak maksimal untuk ekonomi dalam negeri. Hal ini khususnya untuk dana riset yang selama ini dinilai tak berefek maksimal lantaran harus disebar ke 45 Kementerian/Lembaga (K/L). (cnn)
Discussion about this post