KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan dana kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sampai akhir tahun sepenuhnya akan digunakan untuk peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit.
Darmin menjelaskan pemerintah akan memaksimalkan penggunaan dana kelola pungutan ekspor produk sawit di BPDP-KS untuk replanting karena lembaga itu tidak harus menyisihkan sebagian dananya untuk subsidi penyelenggaraan program B20. Dalam program itu, BPDP-KS memberi subsidi atas selisih harga minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
“BPDP-KS tidak sedang ada pengeluaran terhadap subsidi B20 sekarang ini, meski pemerintah ada subsidi terhadap Solar. Artinya, BPDP-KS tidak dalam posisi kesulitan dana karena tidak ada yang perlu dikeluarkan untuk FAME, sehingga fokus gunakan anggaran untuk peremajaan kepala sawit rakyat,” ujar Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Lebih lanjut, pemerintah ingin dana kelola BPDP-KS maksimal untuk replanting karena program tersebut sempat ‘mandek’ dalam beberapa waktu terakhir. Penyebabnya, karena ada masalah cuaca berupa kemarau panjang.
“Kami fokus gunakan dana BPDP-KS untuk peremajaan kelapa sawit rakyat, setelah sempat break (berhenti), istirahat dulu karena kemarau yang agak berat,” katanya.
Selain itu, pemerintah sempat kesulitan melaksanakan program replanting karena terkendali urusan administrasi di tingkat petani plasma. Hal itu membuat realisasi replanting pada periode Januari-Juni 2019 tidak ada sama sekali. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, implementasi replanting baru berjalan pada periode Juli-Agustus 2019 dengan realisasi sekitar 51 ribu hektare. Padahal, pemerintah memiliki target replanting sampai 180 ribu hektare sampai akhir tahun.
“Kelihatannya sudah mulai ada hujan di Sumatera bagian utara dan Aceh. Jadi mulai minggu-minggu ke depan, kami akan laksanakan lagi peremajaan kepala sawit,” tuturnya. (cnn)
Discussion about this post