Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result

Peraturan Pemerintah Tahun 1982

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2018-04-26
in Daftar
Reading Time: 5 mins read
A A
0
Nomor Tentang 1 Tahun 1982 Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa 2 Tahun 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Kertas 3 Tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tanjungkarang-telukbetung 4 Tahun 1982 Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun 5 Tahun 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Langkat Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Binjai Ke Kota Stabat Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Langkat 6 Tahun 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bogor Ke Kecamatan Cibinong Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor 7 Tahun 1982 Pembentukan Kecamatan Songgon Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Banyuwangi, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Jogoroto Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jombang, Kecamatan Tempursari Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lumajang, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Talango, Dan Kecamatan Giligenting Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumenep Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 8 Tahun 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Waskita Karya 9 Tahun 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Virama Karya 10 Tahun 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Indra Karya 11 Tahun 1982 Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu 12 Tahun 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Listrik Negara 13 Tahun 1982 Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat 14 Tahun 1982 Pengalihan Bentuk Perushaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 15 Tahun 1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 16 Tahun 1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 17 Tahun 1982 Pembentukan Kota Administratif Kisaran 18 Tahun 1982 Pembentukan Kota Administratif Prabumulih 19 Tahun 1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Pada Waktu Penyerahan Kedaulatan Tidak Masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1954 20 Tahun 1982 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 Kepada Tahun Anggaran 1982/1983 21 Tahun 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Magelang Ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Magelang 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air 23 Tahun 1982 Irigasi 24 Tahun 1982 Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja 25 Tahun 1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia 26 Tahun 1982 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada Pt. Indonesian Satelitte Corporation (pt. Indosat) 27 Tahun 1982 Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan 28 Tahun 1982 Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang Kecamatan Tosari Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pasuruan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri, Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Madiun, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kunjang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kediri, Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pangkur Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ngawi, Kecamatan Temayang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bojonegoro, Kecamatan Sumbermalang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Situbondo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Kenjeran, Dan Kecamatan Benowo Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 29 Tahun 1982 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari Dari Wilayah Kota Administratif Kendari Ke Kecamatan Una Aha Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari 30 Tahun 1982 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor “damri” Menjadi Perusahaan Umum (perum) 31 Tahun 1982 Penyertaan Modal Negara Republik Indoensia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu 32 Tahun 1982 Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan 33 Tahun 1982 Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas 34 Tahun 1982 Pembentukan Kota Administratif Cilacap 35 Tahun 1982 Bursa Komoditi 36 Tahun 1982 Pembentukan Kota Administratif Purwokerto 37 Tahun 1982 Penyesuaian/penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi 38 Tahun 1982 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri 39 Tahun 1982 Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta 40 Tahun 1982 Penetapan Pensiun Bagai Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam 41 Tahun 1982 Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri Dan Kontrak Production Sharing 42 Tahun 1982 Pembentukan Kecamatan Teluk Segara Dan Kecamatan Gading Cempaka Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu 43 Tahun 1982 Penambahan Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Ndustri Pesawat Terbang Nurtanio 44 Tahun 1982 Pembentukan Kecamatan Palupuh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Agam, Kecamatan Panti Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pasaman Dan Kecamatan Batang Anai Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Padang Pariaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat 45 Tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Probolinggo 46 Tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pasuruan 47 Tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Mojokerto 48 Tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Blitar 49 Tahun 1982 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Madiun

Source: wikiapbn.org

Share this:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
Previous Post

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08

Next Post

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07

Discussion about this post

Stay Connected

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Recent News

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@keuangannegara.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara