Peraturan Pemerintah Tahun 1986

Nomor Tentang 1 Tahun 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Leppin 2 Tahun 1986 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bandung 3 Tahun 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap 4 Tahun 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Panjang 5 Tahun 1986 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 6 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jambi Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batanghari Tahun 7 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tegal 8 Tahun 1986 Pembentukan Perusahaan Umum (perum) Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Tahun 9 Tahun 1986 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Kertas Terpadu 10 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Deli Serdang 11 Tahun 1986 Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi 12 Tahun 1986 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma 13 Tahun 1986 Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (pt. Jatraco) 14 Tahun 1986 Dewan Hak Cipta 15 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pematang Siantar Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Simalungun 16 Tahun 1986 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera 17 Tahun 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri 18 Tahun 1986 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 19 Tahun 1986 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 20 Tahun 1986 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Bank Pembangunan Asia 21 Tahun 1986 Perubahan Pasal 1 Regeringsverordening 31 Maret 1937 (staatsblad Tahun 1937 Nomor 184) 22 Tahun 1986 Kawasan Berikat (bonded Zone) 23 Tahun 1986 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Bonded Warehouses Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Sasana Bhanda Serta Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (bonded Zone) 24 Tahun 1986 Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing 25 Tahun 1986 Perubahan Nama Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura Menjadi Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura I 26 Tahun 1986 Perubahan Nama Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng Menjadi Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura Ii 27 Tahun 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Indah Karya 28 Tahun 1986 Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Benda Meterai 29 Tahun 1986 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 30 Tahun 1986 Pemberian Tunjangan Penghargaan/santunan Janda/duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/pensiun Bekas Pegawai Koloni Timor Portugis Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur 31 Tahun 1986 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe 33 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Pariaman 34 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Metro 35 Tahun 1986 Pembentukan Kecamatan Kramatmulya Dan Darma Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kuningan, Kecamatan Cimanggung Dan Ujung Jaya Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumedang, Kecamatan Bojong Dan Tegalwaru Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Purwakarta, Kecamatan Blanakan, 36 Tahun 1986 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani) 37 Tahun 1986 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I 38 Tahun 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Pengerukan 39 Tahun 1986 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (ppd) 40 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Cilegon 41 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Klaten 42 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Palopo 43 Tahun 1986 Pembentukan Kecamatan Aranio Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Banjar, Kecamatan Mekarsari Dan Kecamatan Barambai Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Barito Kuala, Kecamatan Bungur Dan Kecamatan Lokpaikat Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapin, Kecamatan Upau, Keca 44 Tahun 1986 Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit Dan Kecamatan Dendang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Belitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 45 Tahun 1986 Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah 46 Tahun 1986 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dan Daerah Tingkat Ii Bengkulu Selatan 47 Tahun 1986 Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor 48 Tahun 1986 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekalongan Ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pekalongan 49 Tahun 1986 Pembentukan Kecamatan-kecamatan Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kolaka, Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Muna, Dan Di Kabupaten Daerah Tigkat Ii Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 50 Tahun 1986 Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara