Peraturan Pemerintah Tahun 1991

Nomor Tentang 1 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Semen Tonasa 2 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Semen Padang 3 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Semen Baturaja 4 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Semen Kupang 5 Tahun 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xxxii 6 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kertas Gowa 7 Tahun 1991 Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 8 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Kereta Api 9 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 10 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura Ii 11 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Blabak Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 12 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 13 Tahun 1991 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 Tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri 14 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 15 Tahun 1991 Standar Nasional Indonesia 16 Tahun 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional Dan Komponen 17 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Dahana Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 18 Tahun 1991 Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-undang Pokok Agraria 19 Tahun 1991 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 20 Tahun 1991 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung 21 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara 22 Tahun 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Utara 23 Tahun 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera Bagian Selatan 24 Tahun 1991 Penyelenggaraan Telekomunikasi 25 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 26 Tahun 1991 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian 27 Tahun 1991 Rawa 28 Tahun 1991 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kertas Kraf Cilacap Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kertas Kraf Cilacap Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Blabak 29 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Padalarang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 30 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan 31 Tahun 1991 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Sandang I 32 Tahun 1991 Impor Bahan Baku Atau Produk Tertentu Yang Dilindungi Paten Bagi Produksi Obat Di Dalam Negeri 33 Tahun 1991 Pendaftaran Khusus Konsultan Paten 34 Tahun 1991 Tata Cara Permintaan Paten 35 Tahun 1991 Sungai 36 Tahun 1991 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 37 Tahun 1991 Perlindungan Dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi 38 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam 39 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pupuk Kalimantan Timur 40 Tahun 1991 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 41 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Tirta Raya Mina 42 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Sang Hyang Seri 43 Tahun 1991 Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara 44 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani) 45 Tahun 1991 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-pengapalan Impor Indonesia Di Luar Negeri 46 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Umum (perum) 47 Tahun 1991 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Gita Karya Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Gita Karya Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Republik Indonesia Dan Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt.pradnya Paramita 48 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Survai Udara (penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 49 Tahun 1991 Pembentukan Kecamatan Ranto Peureulak Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh 50 Tahun 1991 Pembentukan Kecamatan Brastagi Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 51 Tahun 1991 Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 Ke Tahun Anggaran 1991/1992 52 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Telekomunikasi 53 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif Watampone 54 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif Banjar 55 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pos Dan Giro 56 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 57 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Ii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 58 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 59 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pelabuhan Iv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 60 Tahun 1991 Pembentukan Kecamatan Batin Xxiv, Maro Sebo, Dan Pemayung Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, Dan Rimbo Bujang Di Wilayah Kecamatan Pangabuan, Mendahara, Dan Rantau Rasau Di Wilayah Kabupaten Daerah Ting 61 Tahun 1991 Pembentukan Kecamatan Kota Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Rejang Lebong, Kecamatan Seginim Dan Sukaraja Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Selatan Dan Kecamatan Putri Hijau Dan Padang Jaya Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu 62 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat 63 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam 64 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif Langsa 65 Tahun 1991 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 66 Tahun 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura I 67 Tahun 1991 Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 68 Tahun 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 69 Tahun 1991 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya 70 Tahun 1991 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-simpan Karya Cetak Dan Karya-rekam 71 Tahun 1991 Latihan Kerja 72 Tahun 1991 Pendidikan Luar Biasa 73 Tahun 1991 Pendidikan Luar Sekolah 74 Tahun 1991 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Dan Tabungan 75 Tahun 1991 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar 76 Tahun 1991 Perubahan Atas Peraturan Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 77 Tahun 1991 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Pt. Indonesian Satellite Cooperation (pt. Indosat)