[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan Peraturan I-G yang khusus mengatur mengenai pencatatan sukuk dan berlaku mulai 26 Maret 2021. Dalam aturan tersebut, BEI memberikan insentif berupa potongan biaya pencatatan tahunan sukuk sebesar 50% dalam jangka waktu lima tahun sejak peraturan ini berlaku.
Bagi sukuk yang telah tercatat di BEI sebelum Peraturan I-G berlaku, ketentuan mengenai biaya pencatatan tahunan tersebut akan ditagihkan mulai Januari 2022. Sementara itu, bagi perusahaan tercatat, calon perusahaan tercatat, dan pemerintah daerah yang telah memperoleh persetujuan prinsip untuk melakukan pencatatan sukuk sebelum tanggal berlakunya Peraturan I-G, maka masih berlaku tarif biaya pencatatan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya, yakni Peraturan I-B perihal pencatatan efek bersifat utang.
Selain itu, aturan baru ini juga memberikan stimulus berupa ketentuan biaya pencatatan sukuk yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pencatatan efek bersifat utang. “Hal tersebut merupakan upaya BEI untuk mendukung peningkatan penerbitan sukuk di pasar modal,” kata Sekretaris Perusahaan BEI Yulianto Aji Sadono dalam rilis, Jumat (26/3).
Di samping itu, BEI juga memberikan kemudahan persyaratan pencatatan sukuk dengan tidak mengatur persyaratan yang bersifat kuantitatif sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya. Meskipun begitu, BEI memastikan bahwa kemudahan persyaratan ini tetap memenuhi aspek perlindungan investor.
Lewat peraturan baru ini, BEI turut mengakomodasi perusahaan yang termasuk dalam perusahaan aset skala kecil dan menengah untuk dapat menerbitkan efek bersifat utang. Berdasarkan POJK 53/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017, perusahaan dengan skala kecil adalah yang memiliki aset tidak lebih dari Rp 50 miliar, sedangkan perusahaan skala menengah memiliki aset lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar.
“Dengan adanya Peraturan I-G ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat memperluas akses pendanaan melalui efek syariah, khususnya sukuk dan terfasilitasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta operasional melalui pendanaan di pasar modal Indonesia,” tutur Yulianto. Selanjutnya, penerbitan Peraturan I-G juga diharapkan dapat memajukan pasar modal serta ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Discussion about this post