BPJS hingga RS Pemerintah Nunggak Utang Rp 1,1 Triliun ke PT Kimia Farma

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Pemerintah diketahui masih memiliki utang pada beberapa BUMN, salah satunya PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo membeberkan jumlah utang pemerintah ke BUMN kesehatan tersebut tembus Rp 1,1 triliun.

“Kimia Farma telah melakukan pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah Pusat & Daerah, Rumah Sakit TNI dan Polri dengan saldo piutang per 30 April 2020 sebesar Rp 1,136 triliun,” ungkap Verdi saat RDP dengan Komisi VI DPR RI.

Adapun rincian piutang sampai dengan 30 April 2020 yaitu BPJS langsung sebesar Rp 191,57 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp 139,99 miliar, RS Pemerintah sebesar Rp 775,56 miliar, RS Polri sebesar Rp 1,35 miliar dan RS TNI sebesar Rp 27,97 miliar.

Menurut Verdi, besarnya piutang tersebut sangat berdampak pada perseroan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Dari sisi finansial, adanya piutang tersebut membuat beban keuangan perseroan meningkat. Sebab untuk mencukupi modal kerja, Kimia Farma harus berutang ke perbankan dengan bunga 8-8,5 persen.

Selain itu, piutang pemerintah juga membuat Arus Kas Operasi Perseroan menjadi negatif. Tak ayal, laba perseroan juga menurun karena adanya Beban Keuangan (Beban Bunga) yang tinggi. Sedangkan dari sisi non finansial, besarnya piutang membuat pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan serta Alat Kesehatan menjadi terkendala.

“Dengan latar belakang tersebut dan segala inisiatif yang akan dilakukan, maka Kimia Farma mengajukan Percepatan Pelunasan Piutang Institusi Pemerintah sebesar Rp 1 triliun,” tegas Verdi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah memiliki utang kepada BUMN sebesar Rp 108 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan utang yang sudah terjadi sejak 2017.

“Dari total rincian dana pemerintah sebesar Rp 143,6 triliun kepada BUMN, 75 persen atau Rp 108 triliun adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak 2017,” kata Erick dalam rapat kerja dengan DPR, Selasa (9/6).

Menurutnya, jumlah utang pemerintah itu, terbagi untuk PLN Rp 48,6 triliun, lalu BUMN Karya ada Rp 12,16 triliun, KAI Rp 300 miliar, Kimia Farma Rp 1 triliun, Bulog Rp 560 miliar, Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.(msn)