BPK Temukan Indikasi Fraud di Asabri

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengemukakan terdapat indikasi kecurangan dalam pengelolaan PT Asabri (Persero).

Ketua BPK Agus Firman Sampurna mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses investigasi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi sosial pembayaran pensiun khusus TNI dan Polri tersebut.

“Kami ingin sampaikan kami sudah dapatkan 60 persen data-data yang terkait dengan ha-hal yang kita identifikasi sebagai fraud di Jiwasraya dan sebagian di Asabri,” ujar Agus ketika memberikan keterangan pers di Jakarta.

Namun demikian dirinya belum bisa mengungkapkan lebih rinci mengenai indikasi fraud tersebut.

Sebab, di dalam kode etik anggota BPK selama proses investigasi berlangsung anggota BPK tidak bisa memberikan keterangan detil kepada publik.

Di dalam proses investigasi tersebut, beberapa Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga turut diperiksa.

“Tapi pemeriksaan investigasinya cukup panjang karena yang terkait juga cukup banyak. Di situ terkait juga dengan entitas seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, OJK, BEI, KSEI dsb yang kita lakukan pemeriksaannya,” ujar Agus.

Nantinya, hasil dari proses pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Setelah itu bakal ditentukan apakah bakal dilakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian kasus fraud yang terjadi di Asabri.

Pihaknya pun mengaku belum bisa melakukan penghitungan kerugian negara terkait kasus Asabri.

Sebab, BPK baru bisa melakukan penghitungan kerugian setelah proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung rampung dan diminta untuk melakukan penghitungan oleh aparat penegak hukum.

“Proses penegakan hukum Asabri wewenang penegak hukum, kami mengukur kerugian negara kalau sudah dikatakan penegak hukum ada kasus hukum. Penghitungan Kerugian Negara (PKN) tidak bisa dolakukan sebelum ada kasus hukumnya. Tanpa itu kita tidak dapat melakukan PKN,” ujar dia.(msn)