[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id -Pemerintah menetapkan dua kriteria ideal dalam penggunaan vaksin virus corona. Jika kedua kriteria itu terpenuhi, pemerintah siap mendistribusikan vaksin ke masyarakat.
Adapun dua kriteria itu terdiri dari efikasi dan efektivitas. “Kedua aspek itu memiliki peran untuk mengukur manfaat vaksin virus corona,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual.
Dia mengatakan efikasi merupakan ukuruan kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu pada kondisi ideal yang terkontrol. Hal itu bisa dilihat pada uji vaksin di laboratorium dengan populasi terbatas.
Sedangkan efektivitas merupakan penilaian kemampuan vaksin dalam masyarakat secara luas dan heterogen. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas vaksin.
Pertama, faktor penerima vaksin seperti usia, komobid, riwayat terinfeksi sebelumnya, dan jangka waktu semenjak pelaksanaan vaksinasi. Kedua, karakteristik vaksin, jenis vaksin seperti aktif atau non aktif, serta cara penyuntikan vaksin. Ketiga, kecocokan vaksin yang dapat dilihat dari strain vaksin dengan virus yang beredar di masyarakat.
Sedangkan untuk mengetaui efektivitas vaksin, pemerintah harus memiliki data pengawasan terkait perkembangan kasus dan memantau dampaknya. Pemerintah juga harus memiliki data cakupan imunisasi, dan data klinis individu pendukung untuk melihat aspek lain yang memngaruhi kondisi kesehatan individu.
Selain kedua kriteria itu, pemerintah juga mempertimbangkan efisiensi vaksin. Hal itu dihitung berdasarkan pembandingan jumah pembelanjaan vaksin dengan biaya kesehatan untuk menangani orang sakit akibat penyakit tersebut.
Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan menggunakan vaksin untuk mengakhir pandemi. Meski begitu, masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.
Pemerintah hingga kini belum memulai penyaluran vaksin virus corona. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan vaksin.
Di sisi lain, pemerintah juga belum menetapkan daerah yang bakal menerima vaksin dalam tahap pertama. Pemerintah hingga kini terus berkomunikasi secara intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pendistribusian yang profesional, tepat sasaran, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
“Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi,” kata Wiku.
Selain itu, pemerintah tengah memeprsiapkan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Sistem informasi itu akan berisi integrasi data dari berbagai sumber.
Sistem yang dibangun akan mendata nama dan alamat masyarakat untuk menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Dengan begitu tidak ada data ganda penerima vaksin virus corona.
Selain itu, sistem registrasi akan memastikan bahwa pendaftar berhak atau tidak sebagai penerima vaksin berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Sistem itu juga bakal menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri.
Sistem satu data juga akan memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Bio Farma akan memastikan keamanan vaksin yang akan dipantau secara digital lewat label barcode yang ada di botol hingga tempat penyimpanan vaksin. Sistem yang akan diintegrasikan ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.(msn)
Discussion about this post