KeuanganNegara.id – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapannya terhadap penyampaian indikator makro yang digunakan Pemerintah sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 tanggal 20 Mei 2019 lalu. Dalam Rapat Paripurna Ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir mewakili Pemerintah.
Fraksi-fraksi DPR mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai gejolak ekonomi global yang masih tidak menentu saat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RAPBN TA 2020).
Perang dagang Amerika-Cina serta fluktuasi harga komoditas berdampak pada perekonomian Indonesia. International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen pada 2019.
“Pemerintah perlu mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional,” jelas John Kenedy Azis, juru bicara Partai Golongan Karya (Golkar) dalam “Tanggapan Fraksi DPR atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2020” di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (28/05).
Lebih lanjut, penurunan lifting minyak bumi juga menjadi sorotan karena perkembangannya yang stagnan.
“Lifting minyak bumi yang memiliki tingkat kenaikan yang sangat memprihatinkan. Seakan jalan di tempat (bahkan) seakan mengalami kemunduran,” kata Daniel Lumban Tobing selaku juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Oleh karena itu, beberapa anggota Dewan mengusulkan agar Pemerintah melakukan eksplorasi sumur-sumur minyak baru sehingga Indonesia lebih mandiri secara ekonomi, tidak tergantung impor bahan bakar minyak di masa depan yang mengganggu transaksi neraca berjalan dan perdagangan yang masih defisit.
Wakil dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ramson Siagian berpendapat, permasalahan utamanya adalah lemahnya kepemimpinan Pemerintah dan ketidakmampuan mengelola perekonomian nasional. Ia meminta Pemerintah tidak “mengkambinghitamkan” faktor-faktor eksternal tersebut namun lebih instropeksi terhadap efektifitas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
Namun, beberapa anggota DPR lainnya seperti PDIP menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah dan optimistis Pemerintah mampu mencapai target-target RAPBN 2020.
“Kerangka ekonomi makro proyeksi 2020 menurut kami rasional dan akan dapat dicapai. Mengingat kondisi saat ini, Indonesia dapat bertahan pada krisis global yang memporak-porandakan ekonomi dunia termasuk negara besar sekalipun. Namun, Indonesia berhasil survive dari keadaan tersebut,” tegas Daniel Lumban Tobing (PDIP) menyampaikan optimisme partainya. (btr/hpy/nr)
Discussion about this post