[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanggapi polemik rencana pembukaan larangan ekspor benih lobsteryang tengah jadi perbincangan publik. Isu ini tengah viral karena Menteri Kelautan dan Perikanan 
Edhy Prabowo ingin membuka larangan ekspor yang dulu sempat dijalankan oleh menteri terdahulu, Susi Pudjiastuti.
Menurut Jokowi, permasalahan benih lobster harus dilihat dari dua sisi. Pertama, bagaimana kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi nelayan Indonesia. Kedua, bagaimana agar kebijakan ini tidak merusak lingkungan.
“Ini tanyakan ke Menteri KKP Pak Edhy Prabowo, yang paling penting menurut saya, negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak,” ujar Jokowi usai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi II, III, dan IV.
Kepala negara ingin agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa mengakomodir kedua kepentingan agar tercipta keseimbangan. Dengan begitu, tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
“Jangan kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonomi juga dilihat. Tapi jangan dilihat nilai ekonominya saja tapi lingkungan tetap harus dipelihara. Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan, tidak. Keseimbangan itu yang harus diperlukan,” katanya.
Lebih lanjut, ia turut mengundang para pakar untuk ikut memberi masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah. Sebab, ia yakin para pakar merupakan pihak yang lebih tahu soal kebijakan yang bisa bermanfaat.
Di sisi lain, ia turut mengingatkan agar bila kebijakan ekspor diambil, hal ini tidak dilakukan dengan asal. Sebab, yang terpenting adalah memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
“Jangan aur-auran semuanya diekspor, semua enggak bener. Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar lobster itu tidak diselundupkan tidak diekspor secara aur-auran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” pungkasnya.(cnn)
Discussion about this post