Opini WTP 2019 Belum Tentu Didapatkan Tahun Berikutnya dengan Tantangan Covid-19

Ini merupakan raihan atau capaian WTP selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Presiden juga berpesan kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) agar terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Hal ini menurut Presiden bisa menjadi parameter untuk perbaikan dan reformasi dalam pengelolaan APBN.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya mengingatkan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi Pemerintah selama tahun 2020 ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat dalam menyajikan LKPP mendatang. Maka, ia berpesan agar peran APIP yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga lebih dioptimalkan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa memberikan pendampingan kepada seluruh APIP tersebut.

“Penting ditekankan bahwa opini di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya. Apalagi dengan kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020, baik perencanaan, pelaksanaan pengawasan maupun pertanggungjawaban akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk itu, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di masing-masing Kementerian dan Lembaga perlu diintensifkan sesuai dengan kedudukan masing-masing. APIP di tingkat kementerian dan lembaga menangani akuntabilitas tata kelola di entitasnya masing-masing. Dan sebagai koordinator untuk melakukan pendampingan, bimbingan teknis, dan assurance adalah APIP-nya Presiden Republik Indonesia yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,” jelas Ketua BPK.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang sama, yaitu APBN harus digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola dengan transparan serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa tata kelola uang negara harus terus dilakukan dengan baik, dan penggunaannya harus tepat sasaran. Presiden juga mendorong agar pelaksanaan anggaran negara harus bisa cepat terealisasikan sesuai program dan peruntukkannya. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, menurut Presiden belanja negara sangat penting untuk bisa cepat direalisasikan supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa akuntabilitas penggunaan uang negara itu harus tetap dijaga.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk berani menjalankan program secara cepat, tapi juga tepat, harus akuntabel,” kata Presiden.

Presiden juga mengharapkan dukungan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik. Presiden juga telah memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) agar menjadi bagian dari solusi percepatan. Presiden juga meminta agar aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, yaitu memperkuat tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel kepada aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (kemenkeu)