Pemerintah menargetkan dapat menekan angka kemiskinan hingga 9% pada 2022

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan dan memperbaiki gini ratio.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu rencana kerja pemerintah (RKP) dalam penyusunan APBN.

“Untuk pasca Covid-19 di 2021 atau 2022 strateginya adalah melalui reformasi perlindungan sosial,” kata Vivi kepada Kontan.co.id, Kamis (17/6).

Strategi tersebut diantaranya melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), perluasan manfaat sasaran dan program reguler bantuan sosial. Kemudian, pemberdayaan ekonomi produktif. Diantaranya melalui akses permodalan, pelatihan, dan hal lainnya.

Vivi menuturkan, pengawasan program-program tersebut akan terus dilakukan oleh setiap Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pemerintah daerah.

Lalu, akan dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Serta akan akan terus dievaluasi dan menindaklanjuti setiap temuan perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak hanya itu, semua program kementerian/lembaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). “Koordinasi dengan pemda melalui komunikasi sesuai sektor terkaitnya. Misal Kemsos dengan Dinsos, BPS pusat dan BPS daerah, juga Bappenas dengan Bappeda,” ucap dia.

Upaya-upaya tersebut, lanjut Vivi, diyakini akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki gini ratio Indonesia.

Vivi mengatakan, dalam RKP 2022 yang menjadi dasar RAPBN 2022, persentase angka kemiskinan ditargetkan pada kisaran 8,5% sampai 9% pada akhir tahun 2022. “(Target gini ratio pada RKP 2022) 0,376-0,378,” tutur Vivi.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%. Hal ini meningkat 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% poin terhadap September 2019.

Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang. Hal ini meningkat 1,13 juta orang dibandingkan Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Selain itu, pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,385.

Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380.

Gini Ratio perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,399, naik dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391.