Sri Mulyani: Total Penempatan Dana di Bank Himbara Rp 47,5 Triliun

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Facebooknya memaparkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurutnya, realisasi PEN hingga akhir September lalu telah menunjukkan percepatan. Contohnya saja, untuk penempatan dana pemerintah di bank-yang yang merupakan anggota Himpunan Bank Millik Negara (Himbara), telah tersalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat.

“Total penempatan pada bank Himbara hingaa saat ini adalah sebesar Rp 47,5 triliun,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Facebooknya, Selasa (7/10/2020).

Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,2 triliun, serta tiga bank syariah sebesar Rp 3 triliun.

Menurut dia, pemerintah juga telah melaksanakan beberapa program baru dengan baik. Untuk rincian, bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp 13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta.

Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan kepada 7,64 juta pengusaha mikro, sementara antuan operasional dan pembelajaran daring pesantren, telah terealisasi Rp2,02 triliun.

“Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan Program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN, baik untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan Pemda, UMKM, serta pembiayaan korporasi,” kata Sri Mulyani.

Adapun rinciannya yakni anggaran untuk pembiayaan korporasi yang semula Rp 53,6 triliun, kini diturunkan menjadi Rp 48,85 triliun. Anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) pun turun dari Rp 106,11 triliun menjadi Rp 70,01 triliun.

Selain itu, anggaran kesehatan juga direalokasi dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 87,93 triliun. Adapun untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,21 triliun.

Pemerintah meningkatkan anggaran untuk perlindungan sosial menjadi Rp 239,53 triliun. Sebelumnya, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun.

Untuk anggaran insentif usaha alokasinya tetap yakni sebesar Rp 120,61 triliun.(msn)