Utang Luar Negeri RI Capai Rp 5.940 T, Porsi Pemerintah 29,8 Persen

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Bank Dunia menempatkan utang luar negeri (ULN) Indonesia di urutan ketujuh dari sepuluh negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia pada 2019.

Dalam laporan International Debt Statistics (IDS) 2021, ULN Indonesia, yang terdiri dari utang luar negeri pemerintah, Bank Indonesia, BUMN, dan swasta, mencapai USD 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775 per dolar AS) di tahun 2019, naik 5,9 persen dari posisi utang luar negeri di tahun 2018 yang sebesar USD 379,58 miliar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan posisi utang yang dicatat Bank Dunia itu merupakan total keseluruhan ULN. Sehingga menurutnya, data itu bukan hanya utang pemerintah saja, tapi juga utang swasta dan BUMN.

“Bukan semuanya utang pemerintah Indonesia. Utang luar negeri pemerintah hanya 29,8 persen saja dari keseluruhan utang Indonesia yang tercantum,” ujar Masyita dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Dia melanjutkan, posisi utang pemerintah tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara sesama kategori BBB Fitch, yaitu 51,7 persen. Sehingga menurutnya, membandingkan ULN antarnegara perlu melihat nilai pendapatan domestik bruto (PDB).

“Ibarat membandingkan nilai KPR (kredit pemilikan rumah), perlu disesuaikan dengan penghasilan. Berbanding dengan PDB, porsi utang Indonesia hanya 35,8 persen per Oktober 2019. Selain itu, utang luar negeri kita juga jangka panjang membuat risiko fiskal kita untuk membayar kewajiban masih manageable,” jelasnya.

Menurut Masyita, banyak pihak yang mengkhawatirkan besarnya ULN Indonesia tersebut. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.

“Bu Sri Mulyani dikenal prudent dalam menjaga fiskal kita, sehingga risiko yang ada masih manageable dan terjaga. Bahkan, dalam empat tahun terakhir, kebijakan fiskal kita diarahkan untuk mengurangi angka primary deficit, sudah sangat mendekati angka positif di tahun ini, sebelum pandemi terjadi,” tambahnya.(msn)