Kajian Fiskal Regional atau KFR adalah dokumen kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan.

Fungsi

Sebagai suatu dokumen kajian, KFR paling tidak memilki fungsi antara lain:

1. Sebagai output dari pelaksanaan tugas dan fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan di bidang pengelolaan fiskal.
2. Sebagai sarana pelaporan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif.
3. Sebagai media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di wilayah masing-masing (satuan kerja kementerian negara/lembaga,pemerintahan daerah, dan lain-lain).

Sistematika

KFR disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

A. Latar belakang

B. Tujuan dan manfaat

C. Metodologi penyusunan

Bab II Perkembangan Ekonomi Regional

A. Perkembangan Indikator Harga, Pendapatan dan Konsumsi

1. Inflasi

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3. Gini Ratio

B. Perkembangan Indikator Demografis

1. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI)

2. Laju pertumbuhan penduduk

3. Ketenagakerjaan

4. Kesejahteraan

C. Perkembangan indikator sektoral terpilih.

Bab III Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat

A. I–account Tingkat Provinsi

B. Pendapatan Pemerintah Pusat

1. Penerimaan Perpajakan

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat

a. Perkembangan PNBP per Jenis PNBP

b. Perkembangan PNBP Fungsional Kementerian/Lembaga

C. Belanja Pemerintah Pusat

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran/ Kementerian/Lembaga

2. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

3. Pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi dan Program

4. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Kewenangan

Bab IV Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah

A. Profil APBD Provinsi/Kabupaten Kota

1. Berdasarkan klasifikasi ekonomi (i account)

2. Berdasarkan klasifikasi fungsi

3. Berdasarkan klasifikasi urusan

B. Alokasi dana transfer

1. Dana Alokasi Umum

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang

3. Dana Bagi Hasil per jenis bagi hasil pendapatan

4. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

C. Alokasi dana DK, TP dan UB

1. Dana Dekonsentrasi

2. Tugas Pembantuan

3. Urusan Bersama

Bab V Perkembangan Pengelolaan BLU dan Manajemen Investasi

A. Pengelolaan BLU

1. BLU Pusat

a. Profil dan Jenis Layanan satker BLU pusat

b. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU pusat

c. Kemandirian BLU

d. Profil dan jenis layanan satker PNBP

e. Potensi satker PNBP menjadi satker BLU

2. BLU Daerah

a. Profil dan jenis layanan BLU daerah

b. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU daerah

c. Analisis legal

B. Manajemen Investasi

1. Penerusan pinjaman

2. Kredit program

Bab VI Analisis Fiskal Regional

A. Pendapatan Pusat dan Daerah

1. Rasio pendapatan terhadap PDRB

2. Rasio pendapatan per kapita

B. Belanja Pusat dan Daerah

1. Rasio belanja APBN

2. Rasio total belanja terhadap populasi

3. Rasio belanja pegawai

4. Rasio belanja modal pemerintah pusat

5. Rasio belanja modal

C. Ruang fiskal dan kemandirian daerah

1. Ruang fiskal

2. Rasio kemandirian daerah

D. Rasio Belanja Sektoral

E. SILPA dan Pembiayaan

1. Perkembangan surplus/defisit APBD

a. Rasio surplus/defisit terhadap aggregat pendapatan

b. Rasio surplus/defisit terhadap PDRB

c. Rasio SILPA terhadap alokasi belanja

2. Perkembangan pembiayaan

a. Rasio pinjaman daerah terhadap total pembiayaan

b. Rasio keseimbangan primer

Bab VII Penutup

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Lampiran

Daftar Pustaka

Keanggotaan Tim Penyusun

Keterangan yang lebih rinci mengenai sistematika KFR dapat dibaca pada buku Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang merupakan lampiran dariSurat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3064/PB/2013.

Referensi

• Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan