Kajian Fiskal Regional atau KFR adalah dokumen kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan.
Fungsi
Sebagai suatu dokumen kajian, KFR paling tidak memilki fungsi antara lain:
- Sebagai output dari pelaksanaan tugas dan fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan di bidang pengelolaan fiskal.
- Sebagai sarana pelaporan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif.
- Sebagai media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di wilayah masing-masing (satuan kerja kementerian negara/lembaga,pemerintahan daerah, dan lain-lain).
Sistematika
KFR disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Ringkasan Eksekutif
- Bab I Pendahuluan
- A. Latar belakang
- B. Tujuan dan manfaat
- C. Metodologi penyusunan
- Bab II Perkembangan Ekonomi Regional
- A. Perkembangan Indikator Harga, Pendapatan dan Konsumsi
- 1. Inflasi
- 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- 3. Gini Ratio
- B. Perkembangan Indikator Demografis
- 1. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI)
- 2. Laju pertumbuhan penduduk
- 3. Ketenagakerjaan
- 4. Kesejahteraan
- C. Perkembangan indikator sektoral terpilih.
- A. Perkembangan Indikator Harga, Pendapatan dan Konsumsi
- Bab III Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Pusat
- A. I–account Tingkat Provinsi
- B. Pendapatan Pemerintah Pusat
- 1. Penerimaan Perpajakan
- 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat
- a. Perkembangan PNBP per Jenis PNBP
- b. Perkembangan PNBP Fungsional Kementerian/Lembaga
- C. Belanja Pemerintah Pusat
- 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran/ Kementerian/Lembaga
- 2. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja
- 3. Pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi dan Program
- 4. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Kewenangan
- Bab IV Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Daerah
- A. Profil APBD Provinsi/Kabupaten Kota
- 1. Berdasarkan klasifikasi ekonomi (i account)
- 2. Berdasarkan klasifikasi fungsi
- 3. Berdasarkan klasifikasi urusan
- B. Alokasi dana transfer
- 1. Dana Alokasi Umum
- 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang
- 3. Dana Bagi Hasil per jenis bagi hasil pendapatan
- 4. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
- C. Alokasi dana DK, TP dan UB
- 1. Dana Dekonsentrasi
- 2. Tugas Pembantuan
- 3. Urusan Bersama
- A. Profil APBD Provinsi/Kabupaten Kota
- Bab V Perkembangan Pengelolaan BLU dan Manajemen Investasi
- A. Pengelolaan BLU
- 1. BLU Pusat
- a. Profil dan Jenis Layanan satker BLU pusat
- b. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU pusat
- c. Kemandirian BLU
- d. Profil dan jenis layanan satker PNBP
- e. Potensi satker PNBP menjadi satker BLU
- 2. BLU Daerah
- a. Profil dan jenis layanan BLU daerah
- b. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU daerah
- c. Analisis legal
- 1. BLU Pusat
- B. Manajemen Investasi
- 1. Penerusan pinjaman
- 2. Kredit program
- A. Pengelolaan BLU
- Bab VI Analisis Fiskal Regional
- A. Pendapatan Pusat dan Daerah
- 1. Rasio pendapatan terhadap PDRB
- 2. Rasio pendapatan per kapita
- B. Belanja Pusat dan Daerah
- 1. Rasio belanja APBN
- 2. Rasio total belanja terhadap populasi
- 3. Rasio belanja pegawai
- 4. Rasio belanja modal pemerintah pusat
- 5. Rasio belanja modal
- C. Ruang fiskal dan kemandirian daerah
- 1. Ruang fiskal
- 2. Rasio kemandirian daerah
- D. Rasio Belanja Sektoral
- E. SILPA dan Pembiayaan
- 1. Perkembangan surplus/defisit APBD
- a. Rasio surplus/defisit terhadap aggregat pendapatan
- b. Rasio surplus/defisit terhadap PDRB
- c. Rasio SILPA terhadap alokasi belanja
- 2. Perkembangan pembiayaan
- a. Rasio pinjaman daerah terhadap total pembiayaan
- b. Rasio keseimbangan primer
- 1. Perkembangan surplus/defisit APBD
- A. Pendapatan Pusat dan Daerah
- Bab VII Penutup
- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi
- Lampiran
- Daftar Pustaka
- Keanggotaan Tim Penyusun
Keterangan yang lebih rinci mengenai sistematika KFR dapat dibaca pada buku Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang merupakan lampiran dariSurat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3064/PB/2013.
Referensi
- Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Source: wikiapbn.org
Discussion about this post