KeuanganNegara.id- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo hadir dalam acara Penganugerahan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Timur.

Tiga puluh enam laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dua LKPD tingkat kabupaten dan satu kota di Jawa Timur mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Meski begitu, secara nasional capaian ini masih kurang optimal, speed-nya harus ditambah,” ujar Wamenkeu di Gedung Negara Grahadi.

Lebih lanjut, Wamenkeu mengingatkan bahwa semua lini pemerintahan harus berkolaborasi. Pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari level provinsi, harus diharmonisasikan ke pemerintahan daerah di bawahnya. Ibarat sebuah roda kendaraan, semuanya harus berputar bersama, bergerak menuju tujuan bersama.

Wamenkeu juga berpesan tentang esensi dari opini WTP yang berhasil diraih oleh pemerintah daerah di Jawa Timur yaitu sebagai prasyarat tanggung jawab yang akuntabel dan kredibel terhadap uang rakyat.

“Opini WTP bukan tujuan akhir, tapi sebagai sebuah prasyarat, bentuk tanggung jawab yang akuntabel dan kredibel. Kita harus menunjukkan keuangan negara yang berasal dari uang rakyat telah dikelola secara baik,” pesannya.

Berasal dari latar belakang profesi akuntan, Wamenkeu menekankan marwah akuntasi yaitu sebagai pendeteksi dan pencegah fraud.

“Akuntansi merupakan instrumen pendeteksi dan pencegah fraud, namun ada pihak jahat yang juga menggunakannya untuk menyembunyikan fraud. Jangan sampai itu terjadi di organisasi kita masing-masing!,” serunya.

Terakhir, Wamenkeu mengingatkan fungsi akuntansi yang tidak hanya menyajikan data dari masa lampau. Tapi dari laporan akuntasi tersebut harus bisa dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan di masa depan. Pengakuan atas capaian akuntabilitas keuangan bukan capaian tertinggi, tapi harus dimaknai sebagai sebuah siklus berkesinambungan.

“Yang harus diperjuangkan dari opini WTP tersebut ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutup Wamenkeu. (kemenkeu)