KeuanganNegara.id- Bank Indonesia (BI) menyatakan kondisi perbankan masih cukup kuat di tengah wabah virus corona (covid-19). Hal ini tak lepas dari pengalaman bank dalam mengatasi kondisi sulit seperti yang pernah dialami ketika krisis moneter 1998 dan krisis keuangan 2008/2009.

Buktinya, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bank masih berada di kisaran 23 persen pada Februari 2020. Begitu pula dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross bank sebesar 2,77 persen dan NPL net 1,08 persen pada bulan lalu.

“Perbankan jauh lebih kuat, perbankan di seluruh dunia juga lebih kuat,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Bila dibandingkan dengan krisis 1998, CAR bank kala itu mencapai minus 15,7 persen lalu meningkat hingga 21,6 persen pada 1999. Sedangkan CAR pada 2008 berkisar 16,8 persen.

Begitu pula dari sisi NPL bank yang mencapai 48,6 persen pada 1998 dan 3,2 persen pada 2008.

Kendati demikian, Perry tak menampik tekanan ekonomi akibat penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19 akan menekan kinerja lembaga jasa keuangan dan korporasi di Tanah Air pada tahun ini. Namun, tekanan setidaknya bisa berkurang dengan paket stimulus ekonomi di sektor fiskal dan moneter.

“Secara keseluruhan, kinerja perusahan, apakah UMKM, menengah, sama besar, itu akan menurun. Kenapa? Karena aktivitas usahanya menurun,” jelasnya.

Perry mengatakan penurunan aktivitas perusahaan terjadi karena penyebaran pandemi corona membuat rantai pasok perdagangan di sejumlah negara terganggu. Hal ini membuat kegiatan ekspor dan impor tak berjalan dengan lancar.

Begitu pula dengan aliran investasi akibat pembatasan mobilitas manusia di tengah penyebaran pandemi corona. Kondisi ini, sambung Perry, membuat likuiditas dan pasokan bahan baku perusahaan tersendat.

“Maka memang sejumlah perusahaan itu mengalami penurunan. Saya dengar dari Ketua OJK (Wimboh Santoso), sejumlah pengusaha UMKM maupun korporasi juga mulai mengalami permasalahan dalam mengangsur pokok dan bunganya kepada bank,” katanya.

Kendati begitu, Perry enggan mengelaborasi seberapa jauh dampak penurunan kinerja bank dan korporasi. Misalnya, apakah akan menimbulkan peningkatan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) hingga pembengkakan rasio utang perusahaan.

Menurutnya, pemerintah, BI, dan OJK terus berusaha memitigasi dampak penurunan kinerja bank dan korporasi. Caranya, dengan memberikan berbagai stimulus ekonomi, mulai dari fiskal, moneter, hingga sektor riil.

Misalnya, keringanan pembayaran pajak, penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran likuiditas melalui kebijakan Giro Wajib Minimum, hingga penundaan bayar cicilan serta penghitungan kolektabilitas kredit bank.

“Kami terus koordinasikan stimulus-stimulus apa yang diperlukan untuk mengurangi beban dari UMKM dan masyarakat, terutama mengenai angsuran kredit mereka,” tuturnya. (cnn)