Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Angka Kemiskinan Nasional Diprediksi Bisa Mencapai 12 Persen

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2020-05-09
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Pemerintah meyakini akan ada lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan, pemerintah sedang berkejaran dengan waktu untuk mendata dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibar wabah ini. Pemerintah, ujarnya, juga terus menyalurkan bantuan sosial untuk meredam dampak yang lebih dalam di tengah masyarakat.

“Kami mengantisipasi jumlah keluarga miskin pasca Covid-19 kemungkinan bertambah. Ada beberapa lembaga survei yang menyatakan menjadi 10 (koma) sekian persen. Ada bahkan yang agak ekstrem menjadi 12 persen. Kami belum bisa memberikan angka pasti karena ini masih berjalan,” jelas Mensos dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/5).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membenarkan adanya proyeksi kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Ia menyampaikan, ada perhitungan bahwa angka kemiskinan nasional akan naik menuju rentang 10-12 persen pada tahun ini, dari angka seblumnya 9,2 persen.

“Itu kan perkiraan. Sedangkan sekarang kita bicara yang nyata. Bagaimana caranya? Kita sedang dalam proses menghimpun data-data langsung dari bawah melalui RT/RW untuk kita himpun dan kita olah menjadi bagian dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” jelas Muadjir.

Pemerintah, ujar Muhadjir, memang lebih mengantisipasi adanya tambahan keluarga miskin baru pascawabah Covid-19. Ia menjelaskan, akan ada keluarga yang sebelumnya tidak tergolong miskin, namun saat ini masuk sebagai keluarga miskin lantaran kehilangan pekerjaan atau ekonomi rumah tangganya terdampak.

Makanya dalam bansos yang dilakukan baik jalur Kemensos atau Mendes, di samping data DTKS, juga ada data non-DTKS, data yang dihimpun dari bawah melalui RT/RW,” ujar Muhadjir.

Demi mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi, pemerintah memperluas penyaluran bantuan sosial. Salah satu yang ditempuh adalah pemberian bansos tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Data penerima bansos tunai ini dihimpun dari pemerintah daerah yang diyakini memahami betul kondisi warganya.

Sampai saat ini, dari target penerima 9 juta keluarga, baru terdata 7,8 juta keluarga. Masih ada 1,2 juta slot yang belum diajukan oleh pemerintah daerah.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penyaluran bantuan langsung tunai baik melalui rekening perbankan maupun secara tunai sejak April hingga 7 Mei 2020 telah mencapai Rp63,25miliar. Jumlah BLT tersebut telah disalurkan terhadap 1.214 desa dan mencakup 105.420 keluarga penerima manfaat.

“Kami akan terus melakukan monitoring penyaluran ini,” jelas Menkeu di jakarta, Jumat.

Sri Mulyani mengatakan, mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara nontunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar berharap seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa. Tujuannya, agar penyalurannya dapat segera diselesaikan.

“Saya harap seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor desa agar ada percepatan penyaluran BLT desa,” ujar Mendes dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Mendes menyampaikan BLT dana desa menyasar warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

“Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan di sana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima,” ujar Abdul Halim.(msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Sri Mulyani Siapkan Lima Jurus Pembiayaan APBN 2020

Next Post

Sri Mulyani: 476 Pemda Ajukan Perubahan APBD Tangani Corona

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Sri Mulyani: 476 Pemda Ajukan Perubahan APBD Tangani Corona

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In