KeuanganNegara.id– Pemerintah berencana menganggarkan belanja negaramencapai Rp2.528,8 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. Angka itu melonjak 2,75 persen atau Rp67,7 triliun dari APBN 2019 yang tercatat hanya Rp2.461,1 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan nilai belanja negara tercatat 14,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala Negara mengklaim belanja negara akan digunakan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

“Belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor,” ujar Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8).

Pada tahun 2020, Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja yang efektif, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.Caranya meningkatkan investasi dan ekspor, lanjut dia, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas. Selain itu, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Di sisi lain, pendapatan negara dan hibah diharapkan sebesar Rp2.221,5 triliun. Angka itu naik Rp56,4 triliun atau 2,6 persen dari target penerimaan tahun ini yang sebesar Rp2.165,1 triliun.

Mengacu pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif, lanjut dia, maka defisit anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB. Padahal, defisit anggaran 2019 ditargetkan hanya Rp296 triliun, meski secara persentase angkanya lebih tinggi, yakni 1,84 persen terhadap PDB.
“Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur,” akunya.

Adapun, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama yakni, penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial di tengah tantangan demografi dan antisipasi populasi usia tua, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan antisipasi ketidakpastian global. (cnn)