Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

BI Hanya Bisa Beli Surat Utang Pemerintah Rp125 Triliun

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2020-05-08
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 3 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Bank Indonesia (BI) hanya akan membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah senilai Rp125 triliun atau setara 25 persen estimasi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp506,8 triliun. Nilai ini sesuai dengan kesepakatan antara BI dan Kementerian Keuangan.

“Beberapa kali kami ditanya berapa BI bisa beli, jumlahnya Rp125 triliun,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pemerintah sendiri memperkirakan kebutuhan pembiayaan utang tahun ini mencapai Rp1.439,8 triliun.

Sekitar Rp221,4 triliun sudah terpenuhi dari hasil lelang surat utang beberapa waktu terakhir, dan Rp150,5 triliun ditargetkan dari pinjaman. Kemudian, Rp150 triliun akan dipenuhi dari skema khusus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan sekitar Rp105 triliun didapat dari dampak penurunan batas pencadangan kas bank di BI atau dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum.

Dengan demikian, kekurangan pembiayaan utang berada di angka Rp812,9 triliun.

Namun, ada kewajiban pembayaran utang jatuh tempo pemerintah pada tahun ini sekitar Rp43,9 triliun, sehingga total pembiayaan utang meningkat jadi Rp856,8 triliun.

Dari kebutuhan dana Rp856,8 triliun, pemerintah bisa menutup sekitar Rp350 triliun dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), sehingga sisa kebutuhan utang yang harus ditutup dari penerbitan SBN mencapai Rp506,8 triliun.

Rencananya, pemenuhan utang dari penerbitan SBN ini akan dipenuhi selama periode kuartal II sampai kuartal IV 2020.

“Artinya, rata-rata lelang SBN sekitar Rp28 triliun selama kuartal II sampai IV 2020,” ucap Perry.

Menurut Perry, estimasi pembelian SBN oleh BI di pasar perdana ini sudah di atas perkiraan kebutuhan (above the line). Sebab, bank sentral nasional masih yakin bahwa sebagian besar penerbitan SBN di pasar perdana akan bisa dipenuhi oleh investor domestik dan asing.

Perry memberi sinyal bahwa BI tidak bisa membeli lebih banyak surat utang pemerintah karena sudah melakukan tugasnya sebagai stabilitas pasar keuangan dari sisi moneter dan makroprudensial.

Berdasarkan data BI, setidaknya otoritas telah menggelontorkan dana mencapai US$7 miliar atau setara Rp105 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

“Intervensi valas untuk stabilisasi rupiah yang pada waktu itu hampir menembus Rp17 ribu per dolar AS,” katanya.

Injeksi likuiditas itu pun dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, dengan menambah suplai dolar AS dari cadangan devisa. Akibatnya, cadangan devisa turun dari US$130,4 miliar pada awal tahun menjadi US$120,4 miliar pada bulan lalu.

Kedua, membeli SBN yang dilepas investor asing di pasar sekunder mencapai Rp166 triliun, karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan kekurangan suplai dolar AS di pasar domestik.

Selain itu, akan meningkatkan tingkat imbal hasil (yield) SBN. Bila dibiarkan maka pemerintah harus menjual surat utang dengan yield yang lebih tinggi kepada investor di masa selanjutnya.

Ketiga, melonggarkan batas pencadangan kas bank di BI atau GWM. Kebijakan ini disertai dengan kewajiban bagi bank-bank untuk membeli SBN pemerintah, sehingga pemerintah mendapat tambahan dana sekitar Rp105 triliun.

Selain karena sudah banyak memberi suntikan likuiditas di tengah pandemi corona, Perry mengatakan BI tak bisa membeli surat utang pemerintah dengan yield yang lebih rendah dari mekanisme pasar.

Menurut Perry secara kasat mata memang yield yang lebih rendah akan meringankan beban pemerintah dalam mengembalikan dana BI nanti, tapi bisa meningkatkan risiko  kecukupan dana BI ke depan.

Padahal, BI masih harus mengantisipasi kontraksi moneter yang mungkin terjadi bila inflasi meningkat dan nilai tukar rupiah melemah.

Maka dari itu, yield pembelian SBN pemerintah oleh BI harus tetap sesuai dengan mekanisme pasar. Saat ini, yield di pasar berkisar 8,08 persen atau lebih rendah dari penawaran BI berkisar 4,9 persen.

“Yield 4,9 persen tersebut jauh lebih rendah dari yield SBN pemerintah melalui lelang di pasar perdana yang sekitar 8,08 persen, sehingga ada burden sharing (pembagian beban dari) BI sekitar 3,2 persen,” jelasnya.(cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

Next Post

Sri Mulyani Batal Terbitkan Surat Utang Pandemic Bond

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Sri Mulyani Batal Terbitkan Surat Utang Pandemic Bond

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In