Bitrexgo Angkat Suara Perihal Dicap Investasi Ilegal oleh OJK

KeuanganNegara.id- PT Bitrexgo Solusi Prima, platform edukasi keuangan, membantah label entitas penawaran investasi tak berizin yang disematkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan mengklaim menawarkan alat bantu pendidikanself enhancement.

Pendiri Bitrexgo Christin Gunadi bilang perusahaannya menyediakan modul daring berisi edukasi finansial, khususnya di bidang komoditi berjangka. Modul berupa e-book dan audiobook dipercaya mempermudah anggotanya memahami ilmu keuangan, pengelolaan atau manajemen aset.

Penjualan modul daring yang ditawarkan perusahaan dilakukan melalui bisnis referral, yaitu merekrut anggota, sejenis multi level marketing (MLM). “OJK bilang tidak boleh melakukan training (pelatihan), oke tidak melakukan training. Fokus kepada penjualan produk,” ujarnya.

Akhir pekan lalu, OJK mengungkap 123 pinjaman online ilegal, termasuk 30 perusahaan gadai swasta ilegal dan 49 entitas penawaran investasi tanpa izin. Bitrexgo masuk dalam satu dari 49 entitas penawaran investasi tak berizin dengan kegiatan usaha memberikan pelatihan perdagangan forex (mata uang asing).

Menanggapi itu, Direktur Utama Bitrexgo Dicky Surya Jaya mengaku telah menemui OJK untuk mengklarifikasi legalitas perusahaannya, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. “Kami komitmen untuk fokus di penjualan langsung. Nah, OJK sudah bilang juga ok kalau begitu berarti trading forex-nya nggak ada ya,” imbuh dia.

Lebih lanjut ia menegaskan Bitrexgo terdaftar resmi di Kementerian Perdagangan dan mengantongi Surat Izin Usaha Pedagang Langsung (SIUPL) tertanggal 3 September 2019.

Perusahaan juga mengklaim sudah mendapatkan sertifikasi dan bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI).

“Sehingga, masyarakat tidak perlu takut untuk bergabung dengan Bitrexgo bila ingin mendapatkan edukasi finansial nonformal dan meningkatkan soft skill,” terang Dicky.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing mengklaim menyetop kegiatan usaha 49 entitas tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Terdiri dari 40 trading forex, 3 investasi uang, 3 investasi teknologi aplikasi, 1 jasa penutup kartu kredit, 1 jasa penerbitan kartu ATM, dan 1 investasi bisnis online. (cnn)