Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result

Buwas Klaim Diusik Preman Penyalur Beras Miskin

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-09-23
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0

KeuanganNegara.id- Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengaku menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di hampir seluruh wilayah.

Saat ini, Bulog tetap bekerja sama dengan para pemasok (supplier) yang mengikuti aturan pemerintah. Namun, ada banyak pula supplier yang tidak ingin bekerja sama dengan Bulog karena sudah nyaman bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu.

“Selama ini supplier banyak yang tidak mau (bekerja sama) karena sudah nyaman bekerja sama dengan oknum lain,” ujar Budi.

Alasannya, margin keuntungan bekerja sama dengan Bulog jauh lebih rendah dibanding margin keuntungan ketika berkongsi dengan oknum tertentu.

Realita yang terjadi saat ini, lanjut dia, oknum tertentu justru berkembang dan menghambat penyaluran BPNT oleh Bulog. Terbukti, Bulog sudah menyiapkan raskin sebanyak 700 ribu ton sampai Desember 2019. Namun, penyaluran baru terealisasi 30 ribu ton karena hambatan tersebut.”Kerja sama dengan Bulog jelas tak dapat untung besar. Margin 1 paket Rp30 ribu sendiri. Margin diterima ini ada hitungan sementara dari Himbara, begitu salurkan dapat margin Rp4.000 lebih. Jadi peran untuk membantu pemerintah itu semakin terkikis karena semua dianggap bisnis,” papar Budi.

Budi menilai sistem tata niaga penyaluran BPNT seperti itu merupakan hal keliru. Pasalnya, BPNT merupakan program pemerintah yang seharusnya tak mengedepankan asas keuntungan.

Ke depan, dia berharap anggaran BPNT yang senilai Rp17 triliun-Rp20 triliun itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Sosial hanya menyajikan data masyarakat yang berhak menerima BPNT. Di sisi lain, penyaluran bahan pangan sebaiknya dilaksanakan oleh Bulog.

“Semua pemerintah, bukan monopoli, supaya bisa diawasi. Nanti minta bukti,”Preman-preman ini berkembang, Dinas sosial. Ya kita jujur aja fair (adil) aja. Untuk kebaikan atau tidak. Kita berpihak pada masyarakat miskin. Harusnya hari ini (penyaluran) sudah 150 ribu ton, nyatanya baru 30 ribu ton, karena di lapangan dihambat sedemikian rupa,” ungkap Buwas.

Dengan hambatan yang terus terjadi seperti saat ini, dia pesimistis beras miskin bisa disalurkan seluruhnya.

“Saya minta bantuan agar mafia ga kerja terus. Justru negara diatur sama mafia ini. Kita cuma 30 ribu ton. Kalau seperti ini banter hanya 90 ribu penyalurannya,” ucapnya.  (cnn)

Share this:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
Previous Post

OJK Minta Ada UU Perlindungan Data Untuk Fintech Sebar Data Ilegal

Next Post

Buwas Sebut Penyimpangan Beras Miskin Rp5 Triliun

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Buwas Sebut Penyimpangan Beras Miskin Rp5 Triliun

Discussion about this post

Stay Connected

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Recent News

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@keuangannegara.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara