KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa pemerintah akan memangkas perizinan yang menghambat investasi secara besar-besaran.
Darmin juga menjelaskan persyaratan yang menghambat investasi tidak hanya bisa dipangkas, tetapi juga berpotensi pula dicabut. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail perizinan dan persyaratan seperti apa yang menghambat investasi.
“Iya (dicabut), ke arah itu,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (6/9).
Saat ini, sambung Darmin, pihaknya sedang mengidentifikasi perizinan dan persyaratan yang tidak berguna untuk segera dihilangkan. Selain itu, pemerintah juga mengkaji rekomendasi-rekomendasi terkait investasi.
“Kita itu kan punya OSS yang perlu kan udah ada disitu. Memang kita sedang mengindentifikasi apa saja yang muncul paling belakangan muncul yang sebenarnya tidak ada atau yang sbnernya tidak ada gunanya. Sehingga, ya itu semua yang akan dihilangkan,” jelas Darmin.
Sebelumnya, Darmin mengatakan upaya pemangkasan tersebut dilakukan agar perekonomian Tanah Air tetap kuat walau tengah tekanan perlambatan ekonomi global.
Tak ketinggalan, kata Darmin, pemerintah juga akan mengevaluasi implementasi sistem perizinan terpadu secara online alias Online Single Submission (OSS). Khususnya, soal kesesuaian izin OSS dengan sistem perizinan di daerah.
Setelah semua izin dievaluasi dan diidentifikasi, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian berbagai peraturan mulai dari peraturan menteri (permen), peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (pp), sampai undang-undang (uu).
“Nanti Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung) akan membuat list yang dilihat bersama para menteri koordinator bila diperlukan ada perubahan uu, itu akan kami tempuh,” tuturnya. (cnn)
Discussion about this post