Defisit APBN Bengkak Jadi Rp199 T

KeuanganNegara.id– Kementerian Keuangan mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sebesar Rp199,1 triliun hingga Agustus kemarin. Defisit ini lebih besar 32,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp150,5 triliun.

Dengan kata lain, defisit APBN hingga Agustus tercatat 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 1,02 persen.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit yang melebar ini disebabkan oleh pertumbuhan penerimaan yang lebih kecil dibandingkan belanja.

Hingga Agustus 2019, penerimaan negara berada di angka Rp1.189,3 triliun. Penerimaan tersebut hanya tumbuh 3,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.152,9 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja di periode yang sama terbilang Rp1.388,3 triliun. Belanja tersebut tumbuh 6,5 persen dibanding tahun lalu yang mencapai Rp1.303,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan negara yang melesu disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang juga melambat. Ia berkaca dari penerimaan perpajakan sebesar Rp930,2 triliun yang hanya tumbuh 1,4 persen dibanding tahun lalu.

Menurutnya, penerimaan perpajakan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, ketika ekonomi melambat, maka pendapatan badan usaha atau masyarakat melemah, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibayar pun akan lebih sedikit.

Pelemahan ekonomi ini, lanjutnya, tercermin dari setoran pajak dari sektor industri pengolahan yang turun 4,8 persen, perdagangan yang hanya tumbuh 1,5 persen, dan konstruksi yang melemah 1,5 persen.

Tak hanya perpajakan, pelemahan ekonomi disebutnya juga berdampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencatat Rp268,2 triliun, atau tumbuh 11,6 persen dibanding tahun sebelumnya Rp240,3 triliun.

“Dibanding tahun sebelumnya, PNBP maupun perpajakan ini lebih rendah. Ini menandakan bahwa kondisi ekonomi mengalami penurunan sehingga perusahaan maupun pembayar pajak membayar lebih rendah dibanding. Ini yang kami waspadai, karena pelemahan ini dari sisi pajak mereka menghadapi situasi kondisi yang kurang baik,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu dari sisi belanja, Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi belanja akan tetap bertumbuh, di mana realisasi anggaran paling besar dialokasikan untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp78,7 triliun atau 81 persen dari pagu anggarannya Rp97,1 triliun, belanja subsidi sebesar Rp103,4 triliun atau 46,1 persen dari pagunya Rp224,3 triliun, dan belanja pegawai yakni Rp166,4 triliun atau 74,1 persen dibanding pagu anggaran yakni Rp224,4 triliun. (cnn)