Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Ditjen Pajak Alokasikan Rp38 Miliar untuk Digitalisasi Sistem

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-09-07
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 1 min read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bakal mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar untuk proyek nasional Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) tahun depan. Anggaran itu masuk dalam pagu DJP pada 2020 mendatang sebesar Rp7,6 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan pihaknya akan mulai membangun sistem itu pada tahun depan. Namun, pengembangannya belum signifikan.

“Ada penunjukan agen dulu. Tahun depan mulai membangun sistem pengembanngannya tapi baru Oktober. Jadi biaya yang dianggarkan belum besar,” ujar Robert, Jumat (6/9).

Robert menyebut anggaran paling banyak kemungkinan baru dikucurkan pada 2021 mendatang. Namun, ia tak menyebut pasti berapa dana yang akan dialokasikan pada periode tersebut.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mencapai Rp810,7 triliun per 31 Juli 2019. Realisasi ini baru setara 45,4 persen dari target tahun ini sebesar Rp1.786,4 triliun.”Untuk beli sistem besar baru Januari 2021 lah,” imbuhnya.

Diketahui, pengembangan sistem ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Core Tax System atau Sistem Inti Perpajakan. Hal ini bertujuan agar sistem perpajakan di dalam negeri lebih efektif dan efisien.

Sistem ini akan memudahkan bagi DJP dalam melakukan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak (WP), pemrosesan pembayaran pajak, pemeriksaan pajak hingga proses penagihan. Robert menargetkan Core Tax Administration System dapat diuji coba pada 2023 dan bisa diimplementasikan secara utuh pada 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menaruh harap pada perbaikan sistem perpajakan ini untuk mendorong penerimaan pajak. Maklum, penerimaan pajak sejauh ini belum pernah menyentuh 100 persen.

Realisasi ini terbilang seret jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya 3,9 persen. Pertumbuhan tersebut jauh dibandingkan periode sama 2018 lalu yang masih bisa tumbuhan 14,6 persen. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Sanksi Administratif Perpajakan Akan Direvisi Untuk Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Next Post

Uji Coba Produksi Bioavtur di Kilang Cilacap Mulai 2020

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Uji Coba Produksi Bioavtur di Kilang Cilacap Mulai 2020

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In