KeuanganNegara.id– Ekonom Senior Emil Salim menegaskan rencana pemerintah menganggarkan Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga ke jenjang Perguruan Tinggi dapat menyelamatkan Indonesia dari jebakan negara kelas menengah (middle income trap).

Sebab, ia menilai Kartu Prakerja dan KIP dapat mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebut-sebut sebagai halangan utama Indonesia melangkah menjadi negara maju.

Indonesia, sejatinya, memasuki bonus demografi, di mana kelompok usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun akan menjadi komponen utama piramida penduduk Indonesia. Pada 2030 mendatang, ia memperkirakan penduduk usia produktif akan mencapai 68,1 persen dari total populasi Indonesia.

Secara teori, kelompok usia produktif yang melimpah membuat produktivitas negara ikut berkembang. Sehingga, pada saat-saat itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia seharusnya bisa melejit. Namun, ia pesimistis hal itu akan tercapai, mengingat kualitas SDM Indonesia disebutnya cukup menyedihkan.

Namun, ia berharap pemerintah juga memikirkan distribusi anggarannya. Jangan sampai, penduduk di satu daerah malah lebih intelek dibandingkan penduduk wilayah lain. Berkaca pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2019 silam, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah tercatat 75,37 juta orang atau 58,26 persen dari total penduduk kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran tertinggi malah berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni 8,63 persen, dan universitas 6,24 persen.

Jika tidak ada SDM yang mumpuni, ia khawatir investasi enggan masuk ke Indonesia. Ujung-ujungnya, lapangan kerja tidak terbuka. Impian Indonesia menjadi negara maju bisa-bisa pupus begitu saja.

“Makanya apa yang dilakukan pemerintah (Kartu Prakerja dan KIP kuliah) itu lebih baik jalan saja, kalau bisa anggarannya 10 kali lipat lebih besar. Karena generasi muda ini akan menggembung, jadi berikan mereka kesempatan yang luas untuk mengembangkan dirinya,” ujar Emil, Senin (19/8).

Ia juga setuju dengan pemerintah bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 seharusnya dikaitkan dengan pemberdayaan SDM.

Apalagi, ketimpangan kualitas pendidikan sebenarnya sudah terpampang jelas. Ia mencontohkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 yang di dalamnya juga terdapat indikator pendidikan. Merujuk data tersebut, ada provinsi yang punya IPM baik, seperti DKI Jakarta dengan skor 80,47 Namun, juga ada IPM yang rendah, seperti Papua dengan skor 60,06.

“Jadi pemerintah sebaiknya pusatkan perhatian kawasan Indonesia Timur dan harus ada upaya koreksi diri sendiri, mengapa IPM di Indonesia timur ini rendah? Please pemerintah, bangunlah SDM di Indonesia Timur. Saya yakin mereka akan berperan besar dalam membantu Indonesia keluar dari middle income trap,” terang Emil. (cnn)