Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Fahri Hamzah Minta Sri Mulyani Biarkan DPR Atur Uang Sendiri

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-08-21
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp


KeuanganNegara.id-
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membiarkan pengelolaan keuangan lembaga legislatif dikelola sendiri. Ini artinya, Kementerian Keuangan tidak perlu lagi mengurusi keuangan DPR.

Dalam seminar nasional bertajuk Nota Keuangan APBN 2020: Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara di Gedung DPR/MPR, Fahri menyebut DPR merupakan rekan kerja yang selama ini mengawasi kerja pemerintah, sehingga keuangannya perlu dikelola secara independen.

“Sebagai laporan buat Ibu Sri Mulyani yang masih pegang uang (negara), DPR belum pegang uang sendiri. Seharusnya, kalau saya jadi Menteri keuangan, sudah DPR kasih uang sendiri saja, tidak usah dipegang menteri keuangan. Dia (DPR) harus punya sistem keuangan sendiri,” ungkap Fahri dalam seminar tersebut, Rabu (21/8).

Menurutnya, pengelolaan keuangan DPR perlu dipisahkan dari keuangan negara agar lembaga legislatif bisa bekerja lebih independen. Apalagi, tugas dan fungsi para wakil rakyat adalah untuk mengawasi kerja pemerintah.
Meski demikian, ia memastikan curhatnya ini bukan semata-mata meminta pemerintah agar kembali melakukan pembangunan di kompleks legislatif. Dengan begitu, ia menilai intervensi atau persinggungan kepentingan tidak mudah terjadi antara DPR dan pemerintah. 

“DPR itu mengawasi pemerintah, tapi uangnya dari pemerintah, itu tidak bisa. Dalam demokrasi, DPR harus punya uang sendiri, tidak bisa dia masuk dalam sistem APBN dan tunduk pada yang mau diperiksa, tidak bisa. Ini campur-campur sistem feodal dan demokrasi yang belum tuntas,” katanya.

Tak hanya mengusulkan soal pengelolaan keuangan DPR, Fahri juga sempat melempar curahan hati alias curhat kepada Sri Mulyani soal kekurangan ruangan di Gedung DPR/MPR. 

“Ini bukan soal minta uang ke menteri keuangan untuk membangun, tapi memang ruang terbatas,” terang Fahri.

Sementara, Sri Mulyani masih enggan memberi tanggapan soal usulan hingga curhat Fahri usai seminar nasional. Bendahara negara itu memilih untuk segera bertolak ke Komisi XI DPR untuk rapat mengenai pembentukan tim pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai dan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

APPI Klaim 76 Multifinance Siap Laporkan Aset

Next Post

IHSG Lemah di 6.252 Jelang Rilis Kebijakan The Fed dan BI

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

IHSG Lemah di 6.252 Jelang Rilis Kebijakan The Fed dan BI

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In