KeuanganNegara.id- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membiarkan pengelolaan keuangan lembaga legislatif dikelola sendiri. Ini artinya, Kementerian Keuangan tidak perlu lagi mengurusi keuangan DPR.

Dalam seminar nasional bertajuk Nota Keuangan APBN 2020: Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara di Gedung DPR/MPR, Fahri menyebut DPR merupakan rekan kerja yang selama ini mengawasi kerja pemerintah, sehingga keuangannya perlu dikelola secara independen.

“Sebagai laporan buat Ibu Sri Mulyani yang masih pegang uang (negara), DPR belum pegang uang sendiri. Seharusnya, kalau saya jadi Menteri keuangan, sudah DPR kasih uang sendiri saja, tidak usah dipegang menteri keuangan. Dia (DPR) harus punya sistem keuangan sendiri,” ungkap Fahri dalam seminar tersebut, Rabu (21/8).

Menurutnya, pengelolaan keuangan DPR perlu dipisahkan dari keuangan negara agar lembaga legislatif bisa bekerja lebih independen. Apalagi, tugas dan fungsi para wakil rakyat adalah untuk mengawasi kerja pemerintah.
Meski demikian, ia memastikan curhatnya ini bukan semata-mata meminta pemerintah agar kembali melakukan pembangunan di kompleks legislatif. Dengan begitu, ia menilai intervensi atau persinggungan kepentingan tidak mudah terjadi antara DPR dan pemerintah.

“DPR itu mengawasi pemerintah, tapi uangnya dari pemerintah, itu tidak bisa. Dalam demokrasi, DPR harus punya uang sendiri, tidak bisa dia masuk dalam sistem APBN dan tunduk pada yang mau diperiksa, tidak bisa. Ini campur-campur sistem feodal dan demokrasi yang belum tuntas,” katanya.

Tak hanya mengusulkan soal pengelolaan keuangan DPR, Fahri juga sempat melempar curahan hati alias curhat kepada Sri Mulyani soal kekurangan ruangan di Gedung DPR/MPR.

“Ini bukan soal minta uang ke menteri keuangan untuk membangun, tapi memang ruang terbatas,” terang Fahri.

Sementara, Sri Mulyani masih enggan memberi tanggapan soal usulan hingga curhat Fahri usai seminar nasional. Bendahara negara itu memilih untuk segera bertolak ke Komisi XI DPR untuk rapat mengenai pembentukan tim pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai dan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan. (cnn)