Hingga Juni 2020, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.068,9 triliun

Jika dilihat, realisasi belanja ini mengalami pertumbuhan sekitar 3,3% di semester 1-2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, maka realisasi belanja negara tercatat tumbuh 9,6%.

Lebih rinci, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Juni 2020 tercatat sebesar Rp 668,5 triliun atau setara 33,8% dari pagu APBN 2020 yang ada di dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.975,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini tercatat masih tumbuh 6,0% apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun lalu yang senilai Rp 630,8 triliun atau sekitar 38,6% terhadap APBN tahun 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi peningkatan belanja pemerintah pusat terutama terjadi pada program bantuan sosial yang mencapai Rp 99,4 triliun dari sebelumnya Rp 70,5 triliun.

“Faktor pendorong peningkatan belanja ini untuk belanja modal dan bantuan sosial yang tinggi akibat Covid-19, sedangkan belanja lainnya cenderung turun,” paparnya dalam konferensi daring.

Seperti diketahui, komponen belanja pemerintah pusat juga terdiri atas belanja K/L dan belanja non-K/L. Apabila diperinci lagi, realisasi belanja K/L sampai dengan bulan Juni 2020 mencapai Rp 350,4 triliun atau setara 41,9% dari pagu APBN 2020 di Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 836,4 triliun.

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi belanja K/L semester 1-2019 yang senilai Rp 342,4 triliun, realisasi ini tumbuh 2,4%.

Lebih lanjut, belanja pegawai di semester 1-2020 atau periode Juni 2020 mengalami pertumbuhan negatif yang -3,3% atau sekitar Rp 114,1 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama dari realisasi tahun 2019 yang senilai Rp 117,9 triliun.

Selanjutnya, realisasi belanja barang pada Juni 2020 sebesar Rp 99,2 triliun atau terkontraksi 16,8% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 119,3 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, penurunan belanja pegawai utamanya dipengaruhi oleh perubahan kebijakan THR. Sedangkan, penurunan belanja barang juga terjadi karena dipengaruhi oleh kebijakan refocusing dan realokasi untuk mendukung penanganan Covid-19.

Jika dilihat berdasarkan Perpres 72/2020, jumlah alokasi belanja pemerintah yakni senilai Rp1.975,2 triliun. Artinya, realisasi hingga semester I/2020 baru mencapai 33,8 persen dari target pembelanjaan.

Selanjutnya, belanja modal pada periode ini tercatat sebesar Rp 37,7 triliun atau 8,1% dari pagu APBN 2020 di Perpres 54/2020 yang senilai Rp 166,9 triliun.

Belanja modal ini tumbuh 8,7% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 34,7 triliun. Hal ini didukung adanya percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun.

Sedangkan realisasi belanja bantuan sosial juga tercatat sekitar Rp 99,4 triliun di semester 1-2020 atau tumbuh 41,0% jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 dengan periode yang sama senilai Rp 70,5 triliun.

“Untuk belanja bantuan sosial ini didorong oleh kebutuhan mendukung kebijakan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan Covid-19,” ujar Menkeu.

Sampai dengan Juni 2020, pemerintah juga telah membelanjakan pos belanja non-K/L sebesar Rp 318,1 triliun atau 27,9% dari pagu APBN 2020 di Perpres 72/2020 senilai Rp 1.138,9 triliun. Belanja non K/L pada periode ini juga tercatat tumbuh sebesar 10,3% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 288,4 triliun.

Belanja non-K/L ini ditunjang oleh pembayaran bunga utang yang mencapai Rp 157,6 triliun atau 46,5% dari alokasi sebesar Rp 338,8 triliun. Realisasi ini meningkat 16,9% dari tahun 2019 yang sebesar Rp 134,8 triliun.

Kemudian juga realisasi belanja subsidi tercatat sebesar Rp 70,8 triliun atau 36,9% dari pagu sebesar Rp 192,0 triliun. Jumlah ini mengalami kontraksi sebesar 1,4% dibandingkan dengan periode sama tahun 2019 yaitu sebesar Rp 71,9 triliun.(msn)