“Proyeksi untuk Asia termasuk Indonesia dari dua institusi yaitu World Bank dan IMF, hanya tiga negara yang masih diperkirakan bertahan di atas 0% atau positif teritori, yaitu Indonesia, Tiongkok dan India,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah COVID-19.

Dalam rapat yang dilakukan secara virtual melalui video conference Menkeu mengatakan, Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 2,3% di kuartal 2 dan 3, kemudian akan membaik di kuartal 4.

“Untuk Indonesia, saat ini, skenario kita sudah turun di 2,3%. Ini adalah dampak dari COVID yang paling severe atau paling parah terjadi di kuartal kedua tahun ini dan mungkin akan continue di kuartal 3 dan mungkin agak mulai membaik di kuartal keempat,” ungkap Menkeu.

Dampak dari pandemik COVID-19 membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan COVID-19 dan stimulus ekonomi yang besar. Ini disebakan eskalasi penyebarannya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia.

“Langkah yang dilakukan semua negara biasanya terdiri dari instrumen fiskal apakah itu memberikan insentif pajak atau tax break, memberikan tambahan belanja umumnya di bidang kesehatan dan bantuan sosial, dan juga membantu dunia usaha termasuk menjaga sistem keuangan supaya tidak mengalami potensi krisis. Ini yang dilakukan oleh semua negara melalui penjaminan, memberikan jaminan pinjaman tetap, kredit tetap mengucur atau memberikan fasilitas refinancing atau restructuring,” jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan, Kemenkeu bersama BI, OJK dan LPS juga sudah melakukan forward-looking assesment berdasarkan berbagai contigency atau kemungkinan termasuk kemungkinan yang lebih buruk dari kondisi baseline yang sedang ataupun sudah diperhitungkan saat ini.

Kemenkeu akan bekerja semaksimal mungkin memastikan ketersediaan anggaran untuk mempercepat upaya penanganan krisis ini, dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan keuangan negara melalui kebijakan fiskal dan APBN guna merespon kejadian COVID-19 dengan melakukan refocusing program, realokasi anggaran serta penyediaan stimulus untuk tujuan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan dunia usaha. (kemenkeu)