Ada dua cara besar yang digunakan DJP yaitu melalui perluasan basis pajak dan melalui peningkatan perekonomian.

Perluasan basis pajak dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan mengawasi penegakan hukum yang berkeadilan.

“Khusus untuk memperluas basis perpajakan, apa yang akan kami lakukan (2020-2024). Ada dua hal besar. Memperluas basis perpajakan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kemudian, bagaimana kami meningkatkan compliance (kepatuhan) pajak dan bagaimana kami melakukan pengawasan,” kata Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo.

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP dilakukan edukasi dan kegiatan humas yang efektif, memberi pelayanan yang mudah dan berkualitas, dan memberi regulasi kepastian hukum.

Pengawasan penegakan hukum berkeadilan dilakukan dengan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, pengawasan WP Penentu Penerimaan dan berbasis kewilayahan (dimana Account Representative (AR) harus menguasai wilayahnya untuk tahu potensi pajak di daerahnya), pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian, dilakukan dengan cara mendorong kemudahan investasi. Pemerintah mendorong kemudahan investasi ini dengan membuat salah satunya Omnibus Law Perpajakan. Selain itu, pemerintah juga memberi insentif pajak seperti tax holiday. Terakhir, DJP juga sedang memperkuat Teknologi Informasi (TI) untuk memberi layanan yang user friendly pada para WP dan mempermudah proses bisnis DJP. (kemenkeu)