Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Ini Cara DJP Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2024

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-02-13
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 1 min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan strateginya dalam mencari penerimaan negara yang optimal di tahun 2020-2024 di kantor Pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta.

Ada dua cara besar yang digunakan DJP yaitu melalui perluasan basis pajak dan melalui peningkatan perekonomian.

Perluasan basis pajak dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan mengawasi penegakan hukum yang berkeadilan.

“Khusus untuk memperluas basis perpajakan, apa yang akan kami lakukan (2020-2024). Ada dua hal besar. Memperluas basis perpajakan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kemudian, bagaimana kami meningkatkan compliance (kepatuhan) pajak dan bagaimana kami melakukan pengawasan,” kata Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo.

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP dilakukan edukasi dan kegiatan humas yang efektif, memberi pelayanan yang mudah dan berkualitas, dan memberi regulasi kepastian hukum.

Pengawasan penegakan hukum berkeadilan dilakukan dengan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, pengawasan WP Penentu Penerimaan dan berbasis kewilayahan (dimana Account Representative (AR) harus menguasai wilayahnya untuk tahu potensi pajak di daerahnya), pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian, dilakukan dengan cara mendorong kemudahan investasi. Pemerintah mendorong kemudahan investasi ini dengan membuat salah satunya Omnibus Law Perpajakan. Selain itu, pemerintah juga memberi insentif pajak seperti tax holiday. Terakhir, DJP juga sedang memperkuat Teknologi Informasi (TI) untuk memberi layanan yang user friendly pada para WP dan mempermudah proses bisnis DJP. (kemenkeu)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Kemudahan Berbisnis Naik ke Peringkat 73, Jokowi Minta Posisi 40

Next Post

Wamenkeu Harapkan Kilang Badak Ikut Gerakkan Ekonomi Berkesinambungan di Bontang

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Wamenkeu Harapkan Kilang Badak Ikut Gerakkan Ekonomi Berkesinambungan di Bontang

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In