Hal ini disampaikan Menkeu di depan para Kepala Daerah yang hadir pada acara “Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, di Auditorium CBB, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kami mencatat beberapa kelemahan (pengelolaan anggaran) dari sisi inefesiensi, porsi belanja pegawai tinggi 36%. Penggunaan belanja barang dan jasa terutama perjalanan dinas (sekitar) 13,4% wira-wiri (bolak-balik perjalanan dinas ke pusat). Unit cost-nya juga lebih mahal. Kemudian belanja jasa kantor bisa mencapai 17,5%. Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar,” ” beber Menkeu di depan Gubernur, Walikota, Bupati beserta jajarannya.

Selain masalah tersebut, Menkeu juga mengkritisi masih banyak Pemda yang belum fokus dalam menentukan program prioritas. Karena semua unit mendapat alokasi dana tanpa kejelasan prioritas maka ditengarai mengakibatkan kualitas setiap program kurang optimal.

Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat juga terus melakukan pembenahan misalnya melakukan reviu dan penyederhanaan peraturan-peraturan terkait tanpa mengurangi substansi, kualitas dan sisi akuntabilitasnya. Bahkan untuk membantu meningkatkan kemampuan aparat Pemda dalam merencanakan, mengelola anggaran, dan mengawasi penggunaan APBN secara optimal, Menkeu mengundang Pemda untuk mengirimkan pegawainya belajar di Kemenkeu melalui program pelatihan dan magang.

Mengakhiri pidatonya, Menkeu mengutip beberapa pesan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya koordinasi semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan bangsa ini menuju Indonesia Maju.

“Saya ingin tutup dengan menyampaikan (pesan Presiden) bahwa tujuan kita untuk menciptakan “Indonesia Maju” tergantung pada kita sendiri. Meskipun dunia mengalamai dinamika yang banyak, namun apabila kita bisa bekerja secara tim bersama koordinatif, kerjasama yang baik antara Pusat dan Daerah maka hasilnya akan lebih baik,” pungkas Menkeu. (kemenkeu)