Luky Alfirman resmi menjadi Anggota Ex-Officio Dewan Komisioner LPS yang baru berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 78/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019. Dalam keputusan yang sama, Presiden juga memberhentikan dengan hormat Robert Pakpahan sebagai Anggota Ex-Officio Dewan Komisioner LPS yang telah memasuki masa pensiun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Robert Pakpahan dan sekaligus mengucapkan selamat bekerja kepada Luky Alfirman sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS yang baru. Hal ini ia ungkapkan saat memberikan Petikan Keppres.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Robert atas nama Presiden dan Negara atas tugas dan fungsi yang selama ini diemban oleh Pak Robert sebagai wakil dari Kementerian Keuangan dalam Dewan Komisioner LPS. Dan juga selamat bekerja kepada Pak Luky,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi penting untuk selalu diwaspadai, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang saat ini sedang mengalami tekanan, tentu berpengaruh pada kinerja lembaga keuangan termasuk perbankan. Hal ini berimbas perlu diwaspadai juga beberapa aktivitas pemberian pinjaman oleh bank di banyak perusahaan. Kewaspadaan itu muncul lantaran banyak perusahaan yang mengalami tekanan akibat perlemahan ekonomi.

“Oleh karena itu, sebagai lembaga penjamin simpanan yang merupakan suatu lembaga yang didirikan dan ditujukan untuk menjaga simpanan, LPS juga perlu meningkatkan kewaspadaannya di dalam melihat trend dan kinerja lembaga keuangan terutama perbankan,” tukas Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu berpesan kepada Luky Alfirman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS yang baru untuk bisa selalu berperan aktif dan efektif di dalam melakukan fungsinya bersama-sama anggota dewan komisioner yang lain dan dengan seluruh jajaran LPS.

“Saya berharap ada kerjasama yang baik di dalam LPS baik itu dari perwakilan BI (Bank Indonesia), perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perwakilan Kemenkeu dan dari LPS sendiri bisa berjalan secara harmonis. Itu dijadikan suatu tempat untuk bisa saling bertukar pikiran dan juga bagaimana efektifitas kita sebagai policy maker untuk bisa merespon berbagai macam kondisi yang ada,” harap Menkeu. (kemenkeu)