KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun serta Mochammad Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga National Single Window yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan portal Indonesia National Single Window (INSW) menggantikan Djatmiko. Keduanya dilantik di Aula Gedung Mar’ie Muhammad, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Senin (22/07).

Menkeu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada mantan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono yang telah menjadi bagian dari sejarah institusi Kementerian Keuangan selama 36 tahun atas berbagai capaian.

Menkeu berpesan kepada Dirjen Perbendaharaan yang baru dilantik untuk melanjutkan, menjaga prestasi dan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

“Saya berharap Pak Andin bisa makin memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar sesuai atau masuk di dalam top performance dibandingkan dengan treasury unit di seluruh dunia. Kalau kita ingin menjadi Kementerian Keuangan yang terbaik di dunia, salah satu yang harus menjadi terbaik adalah fungsi perbendaharaan,” pesannya.

Menkeu juga berpesan bahwa pengelolaan APBN yang efisien, transparan dan akuntabel harus menjadi komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, berbagai tugas dan tanggung jawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus Dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018, serta memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain. DJPb juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

“Kita (Kementerian Keuangan) harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain,” pesan Menkeu. (kemenkeu)