International Budget Forum, Berbagi Cara Merancang Kebijakan Penerimaan Negara dari Sektor Pelabuhan

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id– Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta W.D Nugraha mengatakan bahwa pelabuhan memegang peranan penting sebagai pintu masuk utama perdagangan di sebuah negara yang perlu ditingkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Hal ini disampaikannya dalam acara International Budget Forum (IBF) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Permasalahannya, menurutnya, mengumpulkan penerimaan negara dari pelabuhan mengalami hambatan seperti dari sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pengelolaan pelabuhan dan dari infrastruktur yang kurang kurang memadai sehingga berakibat kurang efektif memberikan kontribusi.

Acara yang diselenggarakan selama 3 hari (04-06 November 2019) ini merupakan acara berbagi pengetahuan antarnegara Indonesia, Korea Selatan, Cina, dan Malaysia mengenai bagaimana mendesain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang efektif untuk meningkatkan pelayanan dan penerimaan (“Designing Effective Policy to Strengthen Service and Government Revenue”), terutama dari sektor pelabuhan (port). Terlebih sejak 2018, Indonesia telah menetapkan aturan baru untuk PNBP agar lebih profesional dalam memberi pelayanan dan meningkatkan penerimaan.

“Tujuannya untuk mengembangkan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelayanan publik dengan mengkombinasikan antara Penerimaan dari Pajak dan Bukan Pajak dengan meningkatkan pengelolaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar dari praktek negara-negara lain mengenai pengelolaan pelabuhannya,” pungkas Kunta. (jpp)