[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]
KeuanganNegara.id-Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah guna mengantisipasi kenaikan kemiskinan dan pengangguran imbas virus korona (covid-19). Langkah ini terbagi atas jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam jangka pendek pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net). Salah satunya adalah program kartu prakerja yang bisa menekan jumlah pengangguran.
“Pertama kartu prakerja kita naikkan, dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa di-absorb. Ini belum termasuk BP Jamsostek yang masih memiliki uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk berikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK,” kata dia dalam video conference di Jakarta.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan berbagai sumber anggaran untuk menciptakan pendapatan. Misalnya saja dengan melakukan cash for work atau proyek padat karya untuk sejumlah proyek yang bisa menggunakan dana desa ataupun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Artinya dalam jangka pendek, dana desa juga untuk bansos dan padat karya. Kita gunakan seluruh instrumen untuk membuat dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diserap dengan mekanisme yang kami siapkan,” jelas dia.
Sementara dalam jangka menengah panjang, Sri Mulyani menambahan, pemerintah tetap fokus untuk memperbaiki daya saing dunia usaha. Di samping itu, pemerintah juga meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia demi menarik investasi.
“Jangan lupa kalau kita terus fokus pada reforma dan menjaga dampak dari covid ini seminimal mungkin, Indonesia bisa dianggap menjadi salah satu negara yang memiliki potensi untuk menarik investasi,” pungkasnya. (msn)
Discussion about this post