KeuanganNegara.id– Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluhkan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melambat beberapa tahun terakhir. Lihatlah, pembangkit listrik yang menggunakan EBT hanya 8.000 megawatt (mw) hingga saat ini.

Realisasi itu sudah mencakup Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Padahal, PLTP sendiri sudah dikembangkan sejak puluhan tahun silam.

“Panas bumi ini kan bukan barang baru. Ini 35 tahun yang lalu kan di Kamojang sudah mulai beroperasi, menyusul di Dieng, Lahendong sudah puluhan tahun. Tetapi hasilnya lamban, baru 2.000 mw selama puluhan tahun,” ungkap JK, Selasa (13/8).

Hal yang sama juga terjadi pada pengembangan PLTA dan PLTS. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif bagi pengusaha yang berniat membangun pembangkit listrik yang menggunakan EBT.

JK meminta agar pejabat ESDM, pihak asosiasi, dan pengusaha berdiskusi bersama agar perkembangan EBT semakin menggeliat. Dengan demikian, target pemerintah terkait bauran energi sebesar 23 persen dari total energi yang dihasilkan bisa terwujud. “Pokoknya kalau EBT terbuka karena dapat insentif,” imbuh dia.

Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu melihat lagi kebijakan yang diberikan untuk industri energi baru terbarukan, khususnya panas bumi. Ia mengharapkan seluruh aturannya bisa menguntungkan seluruh pihak.

“Pejabat itu harus menguntungkan pihak lain. Kalau panas bumi tidak untung, pasti tidak ada yang mau buat,” terang dia.

“Ini harus cepat dilaksanakan, apalagi bangun PLTP lebih lama dari PLTU atau diesel,” pungkasnya. (cnn)