KeuanganNegara.id -Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pihaknya akan menelusuri dan menelaah desa-desa yang belum menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
Ia menerangkan, BLT-DD hadir lantaran adanya dampak ke masyarakat pedesaan akan wabah virus korona (Covid-19). Oleh karenanya, bagi desa yang sudah mendapatkan dana desa ke kas rekening desa namun belum tersalurkan perlu ada penelusuran alasannya.
“Kita masih penelusuran dan telaah desa-desa yang secara faktual yang tidak butuhkan BLT-DD, karena inikan hadir atas dampak Covid-19 kalau desa itu nggak berdampak secara ekonomi nggak harus BLT dipaksa dicairkan, nah itu artinya desa nggak kena dampak scara ekonomi akibat Covid-19,” jelas Abdul Halim pekan lalu melalui teleconference.
Ia memberi contoh, misalnya saja di kawasan perkebunan karet, dimana desa dapat dikatakan makmur yang tidak merasakan adanya dampak Covid-19 dari sisi perekonomian warga desanya.
Dalam artian warga desa masih tetap melakukan pekerjaan sehari-hari di perkebunan karet, ia mencontohkan. “Kalau tidak ada dampak, nah kalau gitu kita beri ruang buat tidak salurkan ini kita telusuri mana saja, terus itu diapresiasi juga,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bagi desa yang sudah lakukan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk segera lakukan penyaluran kepada keluarga penerima manfaat. Kepala daerah juga disebut harus turut membantu dalam percepatan penyaluran BLT-DD.
“Desa yang belum Musdesus kita pacu, beberapa ada yang belum terasa butuh nah kita akan dalami itu apakah betul masuk tidak kena dampak secara ekonomi apakah benar, kita betul-betul klarifikasi jangan sampai muncul warga terdampak,” imbuhnya.
Musdesus disebut Abdul Halim perlu dilakukan apapun kondisinya. Dimana dengan adanya Musdesus paling tidak sudah dilakukan alokasi anggaran BLT di APBDes. Sehingga jika misalnya ada warga terdampak maka tinggal diproses.
“Ini Saya tekankan apapun kondisinya tetap Musdesus paling tidak sudah alokasikan anggaran BLT desa di APBDes, kalau pagu ada kan tinggal sakutkan ketika ditemukan warga terdampak. Dan kalau ngga dipakai ngga apa-apa tinggal perubahan APBDes baru sehingga kekuatan fiskal dana desa buat recover ekonomi termasuk ketahanan pangan desa,” terangnya.(msn)
Discussion about this post