KeuanganNegara.id– Kementerian Keuangan memastikan tidak memiliki wacana untuk kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid kedua.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara ketika menjawab pertanyaan di sebuah forum yang bertempat di Jakarta Selatan, Jumat (9/8). Kala itu, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution mempertanyakan lemahnya penegakan hukum dan reformasi perpajakan pemerintah selama ini dan justru terus menawarkan tax amnesty.
Namun, Suahasil membantah pernyataan tersebut. “Saya jamin tidak ada (tax amnesty),” jelas Suahasil, Jumat (9/8).
Suahasil mengatakan tax amnesty yang digelar 2016 hingga 2017 lalu memang berhasil meningkatkan pelaporan harta yang dimiliki Wajib Pajak (WP), sehingga memperluas basis pajak yang dimiliki pemerintah.
Sebagai hasil tax amnesty lalu, total harta yang dideklarasikan WP mencapai Rp4.855 triliun yang terdiri atas deklarasi harta dalam negeri Rp3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun.
Hanya saja, ia menyebut tax amnesty jangan dijadikan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan pajak, mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum maksimal.
Data Kemenkeu menunjukkan rasio pajak Indonesia berada di posisi 11,5 persen dari PDB. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 10,7 persen dari PDB.
“Tax amnesty tidak boleh jadi kegiatan yang berulang. Tidak boleh pokoknya. Tetapi kita berusaha bilang ke masyarakat ayo lebih comply. Kalau tax ratio turun, kami tidak bisa membiayai pembangunan,” jelas dia.
Ketika dikonfirmasi ulang, Suahasil mengatakan pemerintah memang tidak sedang mengkaji kemungkinan tax amnesty untuk kedua kalinya. “Kami memang tidak pernah bilang akan ada tax amnesty,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal akan kembali menerapkan tax amnesty jilid II dalam pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diakuinya sudah masuk dalam kajian paket reformasi pajak yang akan diserahkan ke Jokowi.
“Mungkin ya mungkin, tapi kami lihat apakah ini yang terbaik,” ucap Sri Mulyani, pekan lalu. (cnn)
Discussion about this post