KeuanganNegara.Id -Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kompetensi sosial kultural menjadi bagian dalam Leadership Framework yang dikembangkan dalam program pengembangan kompetensi pegawai. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menggalakkan sosialisasi kompetensi sosial kultural untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan karena salah satu fungsi ASN adalah sebagai perekat bangsa seperti dimuat dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Hal ini disampaikannya dalam workshop Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Dhanapala, Gedung Soetikno Slamet, Kemenkeu.
“Suatu negara baik maju mundurnya, jatuh bangunnya itu semua tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya termasuk SDM di Kementerian Keuangan. Bagi saya, mengurus SDM adalah suatu prioritas dan hobi sekaligus keasikan,” ujar Sri Mulyani saat membuka acara workshop bertemakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan Sebagai Perekat Bangsa.
Sebelum memulai workshop, Menkeu meresmikan pemberlakuan PMK Nomor 190/PMK.01/2018 dan E-learning Kode Etik Perilaku PNS Kementerian Keuangan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Kepala BPPK) Rionald Silaban, dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto.
Pelaksanaan workshop ini secara umum bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan SDM dan secara khusus sebagai inisiasi dalam rangka menciptakan pegawai atau pemimpin yang memiliki kecakapan dalam kompetensi sosial kultural di era digital dan generasi milenial. Workshop ini membahas isu-isu seperti kepemimpinan, nasionalisme, kode etik, dan integritas serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Menkeu menekankan bahwa seluruh pejabat Kementerian Keuangan harus mengerti pentingnya kepemimpinan (essence of leadership). Siapapun yang menjadi bagian dari Kementerian Keuangan tidak memiliki kemewahan untuk tujuan sendiri atau kelompok. Sewaktu masuk ke Kementerian Keuangan, maka pegawai atau pejabat tersebut masuk ke sebuah intitusi yang ingin memajukan bangsa Indonesia.
Selanjutnya, Menteri Keuangan mengaitkan pentingnya essence of leadership dalam menyikapi forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang berlangsung di Osaka, Jepang pada bulan Juni 2019. Dari G-20, sebagai PNS Kementerian Keuangan harus melihat dan memahami dunia sebagai pengelola keuangan negara bagaimana bersikap terhadap geopolitik, geoekonomi, dan geosekuriti.
Menurut Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF), produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempati posisi ke-16 di antara negara G-20 dengan PDB sebesar US$1,07 triliun. Saat ini, Industri 4.0 dan disrupsi sudah menjadi tantangan nyata bagi Indonesia dan dinamika ini mempengaruhi Indonesia ke depannya.
Terakhir, Menkeu berharap semua pejabat Kementerian Keuangan siap secara mental dan sikap untuk berubah menjadi lebih baik serta percaya diri untuk menjadi negara yang besar dan memimpin.(kemenkeu)
Discussion about this post