Pembentukan satker BLU bertujuan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta dalam penyelenggaraan kegiatannya didasarkan pada prinsip efiiensi dan produktivitas. Kebijakan “semi fleksibel” ini tentu membatasi ruang gerak satker BLU dalam meraih profit maksimal, termasuk adanya aturan pembatasan pengenaan tarif layanan. Dampaknya, upaya satker BLU dalam menyediakan sarana infrastruktur yang memadai ditengah keterbatasan anggaran tentu akan sulit terwujud.

Menghadapi budget constraint ini, perlu dicari alternatif sumber pendanaan lain melalui berbagai pertimbangan rasional. Salah satu pemikiran relevan adalah dengan cara melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Satker BLU yang notabene merupakan platform Pemerintah, tentu sangat berkepentingan menjalin kerjasama dengan Badan Usaha dalam upaya memenuhi keterbatasan anggaran Infrastruktur.

Skema KPBU disiapkan bertujuan memberi ruang gerak lebih luas bagi instansi pemerintah dalam menggali sumber pendanaan infrastruktur yang selama ini melulu bergantung pada dana APBN dan utang. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, memberi skema ideal yang saling menguntungkan antara kepentingan pemerintah dan badan usaha, melalui pembagian risiko pembiayaan investasi.

Lantas, Badan Usaha seperti apa yang layak dipinang dalam membangun Infrastruktur satker BLU yang refresentatif? Banyak Badan Usaha yang sehat namun core business nya kurang relevan dengan pembangunan infrastruktur. Pilihan yang tepat tentu mengarah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengingat sumber utama permodalan dan saham BUMN berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga imbas ketika terjadi kerugian maupun konflik dapat diselesaikan secara cepat.

PT SMI PIlihan Tepat

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menjadi pilihan tepat dalam mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur BLU. BUMN ini dengan PMN awal menyentuh angka Rp25 triliun dan sebagai lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia (LPPI) tentu saja menjadi mitra paling tepat digandeng mendanai pembangunan infrastruktur BLU. Pertimbangan lainnya adalah status PT SMI sebagai lembaga pembiayaan khusus yang menyasar infrastruktur tentu sangat layak untuk dilibatkan.

Selain itu, relevansi PT SMI sebagai kandidat bank infrastruktur bagi pembiayaan infrastruktur satker BLU, sangat relevan dengan yang dicita-citakan Kabinet Kerja, yakni menjadikan PT SMI sebagai BUMN yang berfokus pada pembiayaan pembangunan infrastruktur. Kerja sama dua unit kerja “sekandung” yang sama-sama berasal dari Pemerintah ini tentu mempermudah proses administratif dan proses tender. Akan berbeda perlakuan tentunya ketika kerjasama dilakukan dengan pihak swasta.

KPBU antara Satker BLU dengan PT SMI ini akan memberi beberapa manfaat strategis bagi kedua belah pihak. Satker BLU memperoleh sumber pendanaan infrastruktur yang kompetitif. KPBU dengan pihak swasta tentu akan memberikan tekanan yang lebih besar bagi BLU dalam pengembalian investasi badan usaha. BLU juga akan mendapatkan kemudahan ketika akan melakukan ekspansi sarana prasarana infrastruktur pasca ditandatanganinya kesepakatan pada kerjasama awal. Sumber permodalan PT SMI yang sehat tentu memberi garansi bagi kontinuitas pembangunan infrastruktur satker BLU.

PT SMI sendiri akan mendapatkan manfaat yang tak kurang dari yang dirasakan satker BLU. Kerjasama usaha maupun investasi ini membantu PT SMI mewujudkan visi dan misinya. Selaku perusahaan “Plat Merah” murni, PT SMI berkepentingan menekan beban pendanaan infrastruktur yang dirasakan pemerintah melalui efektifitas penyelenggaraan kegiatan bisnisnya, dengan berorientasi pada visi misi organisasi, sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui kemitraan strategis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia serta ketersediaan produk pembiayaan yang fleksibel.

Ekspansi usaha PT SMI ini juga akan membantu pemerintah dalam menekan utang. Pemerintah sangat bergantung pada utang, ketika dana untuk membangun infrastruktur tidak mencukupi. KPBU antara satker BLU dengan PT SMI diyakini mampu menyibak ruang fiskal baru yang lebih luas pada APBN, ditengah Mandatory Spending yang tak bisa ditawar-tawar untuk dikurangi. Bantuan pembiayaan murah sangat dibutuhkan Negara dalam upaya menekan utang serta dalam memberi ruang gerak bagi APBN. Hingga saat ini Pemerintah berkewajiban mengalokasikan dana dibidang pendidikan dan bidang kesehatan dalam APBN masing-masingnya sebesar minimal 20% dan 5% sebagaimana amanat Undang-Undang. Kehadiran PT SMI diharap mampu memberi celah fiskal baru dalam postur APBN.

Intervensi pendanaan PT SMI dalam membangun infrastruktur BLU dengan konsep KPBU mutlak diperlukan, guna meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta mengurangi ketimpangan (Gini Ratio). Pemerintah butuh dukungan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hingga saat ini masih berada pada tataran rata-rata. Rilis Badan Pusat Statistik 2018 menyebut IPM Indonesia tahun 2017 berada diangka 70,8 dengan peringkat IPM hanya berada di posisi ke-87 dari 157 Negara. Artinya, diperlukan kerja keras dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Situasi yang belum menggembirakan ini tentu menjadi sebuah “Pekerjaan Rumah” besar bagi kita bersama, agar upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan disegani oleh Negara lain tak sebatas wacana. (katadata)