KeuanganNegara.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikatornya antara lain adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), turunnya tingkat pengguran terbuka juga persentase penduduk miskin serta rasio gini.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam pidatonya selaku wakil Pemerintah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RUU P2 APBN TA 2018), di gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR-DPA, Jakarta, Selasa (20/08).

Indikator kesejahteraan masyarakat tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia pada angka 71,39 (capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir) atau meningkat 0,58 persen dari tahun 2017 sebesar 70,81; Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,50 persen tahun 2017 menjadi 5,34 persen (angka terendah dalam 4 tahun terakhir); Persentase penduduk miskin menurun dari 10,12 persen di tahun 2017 menjadi 9,66 persen; dan Rasio gini yang membaik pada angka 0,384 menurun dari angka 0,391 tahun 2017.

“Dari sisi belanja, kinerja APBN mengalami peningkatan, tidak hanya dari tingginya penyerapan anggaran tetapi juga semakin efektif dan tepat sasaran (antara lain) penurunan kemiskinan dan perbaikan pemerataan. Dengan perbaikan kualitas belanja negara, kita berhasil meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat,” tegas Menkeu.

Dari capaian di atas menunjukkan kinerja APBN terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan menurunnya persentase penduduk miskin menembus level satu digit di 9,66 persen merupakan capaian yang fenomenal karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, tingkat kemiskinan berada pada level satu digit.

Namun demikian, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak berpuas diri atas capaian-capaian tersebut. Pemerintah terus berkomitmen untuk berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga APBN sebagai instrument fiskal dapat bermanfaat untuk terus mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu memperbaiki kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Secara aklamasi seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU P2 APBN TA 2018. Persetujuan tersebut secara resmi ditandai dengan diketoknya palu oleh Pimpinan Rapat Fadli Zon dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). (kemenkeu)