Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

LKPP Peroleh WTP 3 Tahun Berturut-Turut Sejak 2016

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-06-09
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejak tahun 2016 atau 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.

“Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntansi pemerintahan,” ujar Presiden Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/05).

Presiden mengatakan terdapat peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Tahun 2016 terdapat 74 K/L, tahun 2017 sebanyak 80 K/L, tahun 2018 ada 82 K/L. Angka tersebut mencapai 95% dari jumlah K/L yang ada.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), K/L yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari 8 di tahun 2016 turun menjadi 6 di tahun 2017 dan turun lagi menjadi 4 di tahun 2018. Sedangkan yang mendapatkan TMP (Tidak Memberikan Pendapat), jumlahnya menurun dari 6 di tahun 2016 menjadi 2 di tahun 2017 dan hanya 1 di tahun 2018 yaitu Badan Keamanan Laut.

Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kepada K/L yang memperoleh WDP atau TMP untuk berhati-hati dan memperhatikan apa yang perlu diperbaiki sehingga tahun depan sudah tidak ada lagi.

“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK seperti belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dan aset yang tak berwujud,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan agar K/L benar-benar membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat.

“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tambahnya. (nr/ds)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Peringkat Kredit Indonesia Naik ke BBB/Stable

Next Post

Ini Berbagai Reformasi Indonesia Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Ini Berbagai Reformasi Indonesia Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In